Gibran Mau Gugat ke PTUN, Rocky Gerung: Sudah Finish, Ngapain?

Suara.com - Anggota Wantimpres Rocky Gerung menilai seluruh rangkaian proses hukum terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai garis akhir. Menurutnya, publik maupun elite politik perlu menerima ketetapan yang sudah berlaku tanpa memperpanjang polemik.

Pernyataan tersebut menutup spekulasi mengenai munculnya celah gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rocky memandang setiap mekanisme peradilan sudah memberikan jawaban final yang mengikat semua pihak.

Ia menyampaikan pandangan tegas ini saat menghadiri agenda Poliran di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Kehadirannya di lokasi tersebut memicu pertanyaan awak media seputar manuver hukum yang masih berhembus.

"Ya kalau sudah finis, ngapain? Kamu sendiri sudah menyimpulkan kan?" ujar Rocky di Bandung.

Rocky melihat seluruh instrumen peradilan yang tersedia di Indonesia telah bekerja dan menghasilkan kesimpulan serupa. Kondisi ini membuat upaya menggugat kembali status Gibran kehilangan pijakan argumentasi.

"Mengikuti saja kan. Ya, apa yang mau dilakukan. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," ucapnya.

Bagi Rocky, memaksakan langkah hukum baru di luar jalur yang sudah tuntas hanya membuang energi. Ia menekankan bahwa kepastian hukum lahir dari ketaatan terhadap putusan yang telah diketok palu.

Di sisi lain, ia memastikan posisi Wantimpres tetap berada dalam koridor konstitusi tanpa intervensi. Lembaga pertimbangan ini memahami penuh situasi yang berkembang, namun memilih tidak mengeluarkan imbauan khusus.

Menghadapi kebuntuan dinamika politik saat ini, Rocky menegaskan bahwa tidak ada seorang pun berhak memberi masukan yang menabrak aturan dasar negara. Lembaga kepresidenan wajib berjalan lurus di atas rel hukum yang sah.

Seluruh pertimbangan yang masuk ke meja Presiden harus tunduk pada ketetapan lembaga yudikatif tertinggi. Rocky menutup keterangannya dengan mengingatkan kembali supremasi putusan peradilan konstitusi dan peradilan umum.

"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," tuturnya.