REGIONAL:
- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat polemik ijazah.
- Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) menyatakan menghormati proses politik di parlemen terkait penggunaan hak konstitusional DPR.
- Publik dan warganet di media sosial turut menyindir kelanjutan target janji kampanye penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Publik Sindir Janji 19 Juta Lapangan Pekerjaan
Sementara itu di sosial media, sejumlah netizen ramai-ramai menyindir perihal janji Gibran saat Pilpres 2025 terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Beberapa komentar bernada sindiran mempertanyakan kelanjutan janji tersebut. Warganet menilai persoalan yang kini membelit Gibran seharusnya tidak membuat pemerintah melupakan komitmen penciptaan lapangan pekerjaan.
"Ini 19 juta lapangan kerja gimana kelanjutannya weyy? Jangan asal pergi aja," tulis salah satu akun dalam komentar yang beredar di media sosial.
Komentar lainnya bahkan menyindir Gibran dengan mempertanyakan nasib janji yang pernah disampaikannya saat kampanye.
"Yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, sekarang lagi nganggur," tulis seorang warganet.
Sindiran serupa juga muncul dari sejumlah pengguna media sosial lainnya.
Mereka mempertanyakan bagaimana pemerintah akan merealisasikan target penciptaan 19 juta lapangan kerja apabila persoalan politik justru semakin mendominasi perhatian publik.
Kritik terhadap janji tersebut juga disampaikan jurnalis sekaligus sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono.
Melalui unggahan Instagram yang dikutip pada Selasa (10/11/2026), Dandhy menyindir janji 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024.
Ia menyinggung ironi seseorang yang pernah menjanjikan jutaan lapangan pekerjaan, tetapi kini justru sedang memikirkan akan bekerja sebagai apa.
Program 19 Juta Lapangan Pekerjaan
Program 19 juta lapangan pekerjaan merupakan salah satu janji kampanye dan target utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun (2024–2029).
Target ini setara dengan kebutuhan penciptaan rata-rata 3,8 juta pekerjaan baru setiap tahunnya.
Memasuki tahun kedua pemerintahan pada akhir 2026, program ini terus menjadi sorotan publik, pengamat ekonomi, serta kalangan mahasiswa terkait capaian riil di lapangan dibandingkan dengan target kumulatifnya
Pemerintah menegaskan bahwa angka 19 juta tersebut bukanlah satu proyek tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan lintas sektor.
Sementara itu, mengutip data yang dirangkum oleh platform pemantau independen Pantau 19 Juta Lapangan Kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kelompok usia muda (15–24 tahun) dan lulusan SMK masih menjadi tantangan besar akibat ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch). Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri masih membayangi pasar tenaga kerja.
TERPOPULER