Gibran Mundur dari Wapres, Netizen Senggol Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Malah Dia yang Nganggur

Suara.com - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia memicu ledakan reaksi di jagat maya.

Di tengah gejolak politik Senayan dan sengketa administrasi ijazah SMA yang memojokkannya, warganet di media sosial X (dahulu Twitter) justru ramai melontarkan sarkasme tajam.

Sorotan publik tertuju pada janji kampanye paling bombastis dari putra sulung Joko Widodo itu, yakni penciptaan 19 juta lapangan kerja baru.

Netizen mengaitkan mundurnya sang wakil presiden dengan realitas pahit bahwa sosok yang pernah menjanjikan jutaan pekerjaan bagi generasi muda kini justru berstatus tanpa pekerjaan tetap di pucuk pemerintahan.

Sejak kabar penyerahan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto merebak pada Rabu (11/11) hingga Kamis (12/11) hari ini, linimasa X dipenuhi guyonan getir bernada satir.

Sebuah unggahan di akun X menuliskan sindiran yang dibagikan ulang ribuan kali, "Plot twist politik 2026: Katanya mau buka 19 juta lapangan kerja, eh yang pertama nganggur malah wapresnya sendiri."

Cuitan senada datang dari warganet lainnya yang menulis, "Janji 19 juta lapangan kerja belum beres, eh yang janjiin malah open to work duluan. Bikin CV lagi mas, lumayan nambah kuota pencari kerja."

Komentar-komentar satire ini bukan tanpa alasan. Publik masih mengingat jelas panggung debat Pilpres ketika Gibran memaparkan proyeksi ambisius sektor ketenagakerjaan.

Saat itu, Gibran dengan percaya diri menyatakan, "Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal insyaallah akan terbuka 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum perempuan."

Kini, janji tersebut dirasa kontras dengan kenyataan ekonomi yang dihadapi kelas pekerja muda. Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya, manufaktur, hingga efisiensi startup masih membayangi pasar tenaga kerja domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pengangguran terbuka yang masih menjadi pekerjaan rumah berat.

Ketimpangan antara retorika politik saat kampanye dan kondisi riil di lapangan membuat pengunduran diri Gibran dipandang sebagai puncak antiklimaks oleh Gen Z dan milenial.

Langkah pengunduran diri Gibran bermula dari eskalasi politik dan hukum terkait dokumen pendidikannya.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya membatalkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) SMA miliknya.

Situasi itu diperparah oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak ditemukannya ijazah setara SMA luar negeri dalam berkas pencalonan.

Tekanan politik kian tak terbendung ketika 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani pengajuan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Pertemuan empat mata antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan berlangsung alot selama 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan tersebut.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Kepastian langkah Gibran meletakkan jabatan semakin diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.

Saat dikonfirmasi awak media perihal surat pengunduran diri yang telah dilayangkan Gibran, Budi Arie merespons singkat, "Pokoknya benar."

Di Senayan, dinamika parlemen langsung menyesuaikan arah angin pascamunculnya kabar tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi PKB di Komisi II, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengunduran diri itu.

"Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," kata Khozin di Kompleks Parlemen Jakarta.

Khozin menambahkan bahwa jika pengunduran diri resmi diproses, substansi pemakzulan melalui HMP otomatis gugur karena objek permasalahannya sudah tidak lagi menduduki jabatan publik.

Selanjutnya, mekanisme tata negara akan beralih ke Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden baru dari dua nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.