Terima 8 Permohonan Perlindungan di Kasus Penyadapan, LPSK: Belum Ada Justice Collaborator

Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan belum ada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dari delapan permohonan perlindungan yang telah diterima, seluruh pemohon masih berstatus sebagai saksi.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan delapan permohonan tersebut kekinian masih dalam proses penelaahan. Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengajuan perlindungan dari pihak yang berstatus sebagai saksi pelaku atau justice collaborator.

“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” kata Sri dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Meski belum menerima permohonan dari justice collaborator, LPSK membuka peluang adanya pengajuan perlindungan dari pihak dengan status berbeda seiring perkembangan penanganan perkara.

Sri menjelaskan, LPSK telah berkoordinasi dengan penyidik untuk memperoleh informasi dan mendalami kebutuhan perlindungan para pemohon.

Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Penilaian tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK juga terus memantau perkembangan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan perlindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda.