Kilas Balik Karier Politik Gibran Rakabuming: Melesat Lewat Karpet Merah, Tumbang Lewat Ijazah

Nama Gibran kembali menggebrak ranah politik nasional menjelang Pilpres 2024.

Saat itu, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun menjadi batu sandungan bagi Gibran yang masih berusia 36-37 tahun.

Dinding pembatas tersebut runtuh lewat putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 Oktober 2023 yang mengizinkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri.

Putusan ini menyeret Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang notabene adalah paman mertua Gibran ke sidang etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena terbukti melanggar prinsip kepantasan dan independensi.

Belakangan, DKPP juga menyatakan pimpinan KPU melakukan pelanggaran etik terkait proses pendaftaran cawapres.

Kendati dihujani kritik tajam mengenai dinasti politik, Partai Golkar dan koalisi Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada 21 Oktober 2023.

Anak sulung Presiden RI ke-7 Jokowi ini pun resmi mundur dari jabatan Wali Kota Surakarta pada 16 Juli 2024 guna mempersiapkan diri dilantik di level nasional.

Menang Telak dan Jadi Wapres Termuda Sepanjang Sejarah

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Keduanya meraup 96.214.691 suara atau sekitar 58,6 persen dan unggul di 36 dari 38 provinsi, menumbangkan pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo–Mahfud MD.

Tepat pada 20 Oktober 2024, Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14.

Di usianya yang baru menginjak 37 tahun 19 hari, ia menorehkan sejarah sebagai orang termuda yang pernah menduduki kursi RI 2, sekaligus menerima tujuh bintang sipil kehormatan kenegaraan, termasuk Bintang Republikn Indonesia Adipradana.

Selama menjalankan tugasnya di kabinet Prabowo, Gibran sempat menginisiasi masuknya studi Kecerdasan Buatan (AI) dan coding ke dalam kurikulum Pendidikan nasional mulai dari jenjang SD hingga SMK lewat koordinasi dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Selain itu, menyusul rampungnya Istana Wapres di IKN pada Januari 2026, ia telah mengerahkan puluhan staf Sekretariat Wapres untuk menyiapkan boyongan kantor dan kediaman keluarganya ke Nusantara.

Badai Putusan MA-MK hingga Mundur dari Jabatan

Meski melaju kencang, sandungan hukum Kembali menghantam legitimasi jabatannya.

Seruan pemakzulan menguat usai terbitnya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kesetaraan ijazah luar negeri Gibran dengan ijazah SMA.

Pukulan telak datang dari Mahkamah Agung (MA) lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.

Dampaknya langsung terasa di parlemen. Gelombang desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR bergulir kencang.

Setidaknya 120 anggota dari delapan fraksi DPR menandatangani usulan HMP.

Sikap kritis datang dari berbagai penjuru, mulai dari Surya Paloh (NasDem) yang menyinggung syarat konstitusional pemakzulan, sinyal dukungan dari Sekjen PDIP, masukan Ahmad Doli Kurnia (Golkar), hingga saran Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf agar Gibran memilih mundur secara terhormat.

Setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Negara selama 2,5 jam pada 10 November dan menyerahkan surat pengunduran diri pada 11 November, Gibran melengkapinya dengan mendatangi MPR pada Kamis (12/11/2026).

Langkah ini menutup masa bakti kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka di tampuk tertinggi eksekutif, sekaligus membuka babak baru suksesi kursi Wakil Presiden RI melalui mekanisme sidang di Senayan.