Kursi RI 2 Kosong Usai Gibran Mundur, Ini Mekanisme dan Syarat Calon Pengganti

Suara.com - Peta politik nasional memasuki masa krusial setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kepastian hengkangnya Gibran dari kursi orang nomor dua di republik ini ditandai dengan penyerahan berkas surat pengunduran diri secara maraton kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) hari ini.

Langkah politik Gibran bermula pada Kamis, 12 November 2026 pagi saat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Tak berselang lama usai audiensi di Istana Merdeka, mantan Wali Kota Solo tersebut langsung meluncur ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Tiba di Gedung Nusantara, Gibran secara formal menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pimpinan MPR dan meminta agar dokumen ketatanegaraan tersebut lekas diproses.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat permohonan tersebut.

Pihak legislatif menegaskan akan segera menindaklanjuti prosedur formal dengan melayangkan surat balasan resmi kepada Presiden Prabowo guna meminta usulan nama-nama kandidat pengisi pos Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Skenario 60 Hari Menentukan Sosok RI 2

Terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa periode kekuasaan bukanlah peristiwa lazim, namun hukum tata negara Indonesia telah mengatur skema mitigasinya secara rigid.

Landasan hukum utama berpijak pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kemudian diperinci secara teknis melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan regulasi tersebut, MPR dibatasi oleh tenggat waktu ketat untuk merampungkan proses pergantian ini demi menjamin keberlangsungan roda pemerintahan.

Selambat-lambatnya dalam rentang 60 hari sejak kursi Wapres dinyatakan lowong, MPR diwajibkan menggelar sidang paripurna khusus guna memilih figur anyar pengganti Gibran.

Proses ini sepenuhnya menyerahkan mandat seleksi awal kepada Presiden Prabowo. Kepala Negara memiliki hak prerogatif untuk menyaring figur-figur potensial sebelum membawanya ke gelanggang parlemen.

Tahapan Lengkap Pemilihan Wapres Baru Berdasarkan UU MD3

Mengacu pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3, berikut adalah alur serta koridor hukum yang wajib dilalui hingga pelantikan Wakil Presiden baru dilakukan:

1. Pernyataan Kekosongan Jabatan: Kursi Wakil Presiden resmi berstatus kosong pascapengunduran diri Gibran diproses pimpinan parlemen.
2. Penyelenggaraan Sidang Paripurna: Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari kalender, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal memilih Wakil Presiden (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 jo Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
3. Pengusulan Dua Nama oleh Presiden: Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan administratif dan hukum kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar (Pasal 46 ayat 2 UU MD3).
4. Penyampaian Kesiapan Kandidat: Sebelum pemungutan suara dimulai di hadapan seluruh anggota DPR dan DPD yang tergabung dalam MPR, dua calon yang diajukan wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan secara langsung di mimbar paripurna (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
5. Pemilihan Terbuka atau Tertutup di Senayan: Seluruh anggota MPR menggunakan hak suaranya untuk memilih satu di antara dua nama calon yang disodorkan Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
6. Penetapan Suara Terbanyak: Calon Wakil Presiden yang berhasil meraup suara terbanyak dalam forum paripurna langsung disahkan dan ditetapkan sebagai Wapres terpilih (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
7. Mekanisme Jika Terjadi Suara Seri: Apabila penghitungan suara menunjukkan angka imbang bagi kedua kandidat, sidang paripurna mengagendakan satu kali putaran pemilihan ulang (Pasal 46 ayat 6 UU MD3).
8. Hak Penentu di Tangan Presiden: Jika hasil pemilihan ulang di tingkat MPR tetap menunjukkan perolehan suara yang sama persis, kewenangan final dikembalikan ke meja Presiden untuk menetapkan satu nama secara langsung (Pasal 46 ayat 7 UU MD3).
9. Pengucapan Sumpah dan Pelantikan: Rangkaian tata negara ditutup dengan pelantikan resmi Wakil Presiden terpilih oleh pimpinan MPR untuk sisa masa jabatan periode berjalan (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).