Gerindra Sebut Gibran Pilih Kepentingan Bangsa di Atas Ambisi Jabatan

Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi karena menempatkan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan, dinamika politik di tingkat elite merupakan hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa program kerja untuk rakyat harus tetap berjalan tanpa mengalami pergeseran.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, Gibran mengambil keputusan besar tersebut dengan kepala dingin dan pertimbangan matang demi kebaikan negara.

Karena itu, para tokoh bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan proses transisi konstitusional berjalan lancar tanpa memicu kegaduhan yang merugikan masyarakat.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas sikap kesatria dan legawa yang ditunjukkan Gibran.

Keputusan mundur tersebut dinilai penting untuk menjaga muruah institusi kepresidenan sekaligus mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

Di sisi lain, ia memastikan solidaritas internal koalisi pemerintahan tetap terjaga. Komunikasi antarpartai tetap terjalin erat meskipun sempat muncul berbagai dinamika di parlemen.

"Kami menegaskan bahwa meskipun sempat muncul dinamika di Parlemen, seperti usulan Hak Menyatakan Pendapat, komunikasi antarpartai koalisi tetap terjaga dengan baik dan solid di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi terbaik bagi negara," katanya.

Terkait mekanisme ketatanegaraan selanjutnya, Partai Gerindra menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan. Sesuai aturan konstitusi, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden.

"Partai Gerindra mendukung penuh proses administratif dan tata tertib di MPR RI seperti yang telah dikonfirmasi oleh Bapak Ketua MPR Ahmad Muzani agar surat pengunduran diri tersebut segera ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan," pungkasnya.

Sugiat juga menegaskan bahwa keputusan Gibran untuk mundur bukan merupakan langkah sepihak yang diambil secara mendadak.

Ia mengungkapkan, keputusan tersebut telah dibahas secara mendalam bersama Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam. Menurutnya, hal itu mencerminkan etika kenegaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran bertujuan menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Muzani, Gibran juga telah menyerahkan surat tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Menindaklanjuti surat tersebut, MPR akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah-langkah konstitusional selanjutnya.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Dan hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Muzani.

Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Muzani juga memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar seluruh tahapan ketatanegaraan tersebut berjalan lancar dan menjadi preseden yang baik bagi demokrasi bangsa.