- Ketua K3 MPR Taufik Basari menyatakan proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat dipercepat tanpa menunggu batas waktu enam puluh hari.
- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Jakarta pada Kamis, dua belas November dua ribu dua puluh enam.
- Seluruh tahapan mulai dari pemilihan calon hingga pelantikan wakil presiden baru berpeluang dilangsungkan dalam satu rangkaian sidang paripurna MPR.
“Nah, jadi bisa dalam dua paripurna yang terpisah atau bisa jadi langsung jadi satu,” ujarnya.
Lebih lanjut, wakil presiden terpilih dapat langsung dilantik setelah proses pemungutan suara selesai. Penetapannya akan dituangkan secara resmi dalam Ketetapan MPR.
Untuk mendukung efisiensi waktu, MPR perlu membentuk tim ad hoc guna menyiapkan draf ketetapan tersebut sebelum sidang paripurna dimulai.
“Jadi template-nya lah yang disiapkan,” tuturnya.
Sementara itu, ia menilai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah resmi terjadi sejak Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan penafsiran hukumnya, surat tersebut bersifat deklaratoir sehingga tidak memerlukan ketetapan MPR tersendiri untuk menyatakan Gibran berhenti dari jabatannya.
“Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan tertutup antara pimpinan MPR RI dan Wapres Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit," kata Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran adalah untuk menyampaikan langsung surat pengunduran diri tersebut kepada pimpinan MPR. Menurut Gibran, surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.