Gibran Mundur Sebelum Dimakzulkan, Demi Selamatkan Pensiun dan Fasilitas Negara?

Suara.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjelang pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR memunculkan pertanyaan mengenai keuntungan di balik pilihan tersebut.

Selain berpotensi menghentikan proses politik pemakzulan, mundur dari jabatan membuka peluang bagi Gibran untuk tetap memperoleh pensiun dan fasilitas negara sebagai mantan Wakil Presiden.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), King Faisal Sulaiman, menilai situasi ini perlu dilihat dari hubungan antara pengunduran diri, pertanggungjawaban konstitusional, dan hak administratif mantan pejabat negara.

"Negara jangan sampai memberikan insentif finansial yang secara tidak langsung membuat pengunduran diri menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada menghadapi pertanggungjawaban konstitusional," kata Faisal kepada Suara.com, Jumat (13/11/2026).

Persoalannya, UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden memberikan hak pensiun dan sejumlah fasilitas kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Pensiun yang diberikan mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir, disertai fasilitas rumah kediaman, kendaraan negara, pengemudi, hingga biaya kesehatan.

Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (Paskoda FH UMY) itu mengingatkan hak tersebut memang memiliki dasar hukum.

Namun, pemberiannya tidak boleh dilepaskan dari kejelasan status pemberhentian dan persoalan pertanggungjawaban konstitusional yang sedang dihadapi pejabat bersangkutan.

"Dalam konteks Gibran, perlu dipastikan terlebih dahulu bagaimana MPR memproses dan menetapkan pengunduran dirinya. Jangan sampai administrasi keuangan negara mendahului kepastian status konstitusionalnya," ujarnya.

Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR pada 12 November 2026, tepat sebelum DPR dijadwalkan membahas usulan HMP terkait pemakzulan dirinya. DPR kemudian membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan membahas usulan tersebut.

Faisal menjelaskan, UUD 1945 sebenarnya mengatur dua mekanisme berbeda, yakni pengunduran diri melalui Pasal 8 dan pemberhentian melalui proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pengunduran diri dapat mengakhiri jabatan apabila diproses sesuai mekanisme konstitusi, tetapi tidak otomatis menghapus persoalan yang sebelumnya dipersoalkan.

"Saya membedakan antara berakhirnya jabatan dan berakhirnya pertanggungjawaban. Keduanya bukan persoalan hukum yang identik," ucapnya.

Menurutnya, apabila objek pemakzulan adalah pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden, pengunduran diri sebelum proses tersebut selesai berpotensi membuat tujuan pemberhentian kehilangan objek secara praktis.

Namun, belum ada pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan nasib proses pemakzulan ketika pejabat bersangkutan lebih dahulu mengundurkan diri.

Faisal menyoroti kemungkinan munculnya persoalan ketika seorang pejabat dapat mengakhiri jabatannya sebelum menghadapi pemeriksaan konstitusional. Sementara hak administratif sebagai mantan pejabat tetap berpotensi diperoleh.

"Persoalan Gibran bukan sekadar apakah seorang Wakil Presiden boleh mengundurkan diri dan tetap mendapatkan pensiun. Secara normatif, UU Nomor 7 Tahun 1978 memang memberikan hak tersebut kepada mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat," ungkapnya.

"Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah jangan sampai pengunduran diri menjadi exit strategy untuk memutus proses pertanggungjawaban konstitusional," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa tidak sedang mendesak bahwa hak pensiun Gibran harus otomatis dicabut. Sebab, pencabutan hak tetap membutuhkan dasar hukum.

Hal yang kemudian perlu dipastikan adalah pengunduran diri tidak menjadi mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan konstitusional selama seseorang menduduki jabatan publik.

"Yang saya persoalkan adalah belum adanya pengaturan yang memadai mengenai hubungan antara pengunduran diri di tengah proses pemakzulan dengan konsekuensi hak administratif mantan pejabat," tandasnya.

"Jabatan boleh berakhir karena pengunduran diri, tetapi polemik konstitusional yang melatarbelakanginya tidak serta-merta kehilangan relevansi," imbuhnya.