REGIONAL:
- Enam keluarga bersama kuasa hukum mengadukan kasus TPPO tenaga kerja ke Rusia kepada Kementerian HAM pada Jumat (13/11/2026).
- Enam WNI terjebak menjadi tentara bersenjata di Rusia setelah tertipu janji pekerjaan logistik dan medis bergaji besar oleh pelaku berinisial MI.
- Keluarga meminta Kementerian HAM memulangkan para korban yang mengalami ancaman serta dimintai tebusan hingga ratusan juta rupiah untuk kembali.
Suara.com - Keluarga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan perekrutan tenaga kerja ke Rusia mengadukan kasus tersebut ke Kementerian Hak Asasi Manusia RI.
Pengaduan ini disampaikan secara langsung oleh keluarga korban bersama kuasa hukumnya dari Haris Azhar Law Office.
Kuasa hukum keluarga Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, total ada enam keluarga yang tergabung.
Mereka meminta agar Pemerintah segera melakukan penelusuran, memastikan perlindungan, serta mengupayakan pemulangan para korban ke Indonesia.
Dalam pengaduan tersebut, keluarga korban juga meminta Kementerian HAM mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya untuk menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para korban.
“Kami berpandangan bahwa peristiwa ini merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan keenam WNI tersebut adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan,” katanya, Jumat (13/11/2026).
Adapun keenam WNI yang menjadi korban TPPO yakni Muhammad Haziq Alatas (27), Adi Poncokusumo (27), Muhammad Abu Bakar Segaf (32), Muchsin Al Idrus (44), Sayyid Hassan Al Jufri (24), dan Hasan (28).
Para korban bisa terjebak dengan menjadi tentara bayaran Rusia lantaran ditawari pekerjaan di bidang logistik oleh seseorang berinisial MI. Selain di bidang logistik, korban juga ditawarkan pekerjaan dibidang medis.
Tidak ada penawaran pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas konflik bersenjata dan tidak akan ditempatkan di wilayah konflik.
Para korban juga dijanjikan gaji yang besar serta kemudahan dalam proses administrasi keberangkatan dan pekerjaan di Rusia.
“Tawaran tersebut kemudian mendorong para korban untuk menerima pekerjaan dan berangkat menggunakan visa turis pada 2026,” jelasnya.
Namun, setibanya di Russia, para korban justru menghadapi situasi yang berbeda dari janji awal.
Mereka dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata, bukan menjalankan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya ditawarkan.
Dalam upaya untuk kembali ke Indonesia, para korban menghadapi berbagai hambatan.
Berdasarkan keterangan keluarga, terdapat korban yang diminta membayar hingga Rp 200 juta agar dapat kembali ke Indonesia.
TERPOPULER