Enam Keluarga Korban TPPO Tentara Bayaran Rusia Mengadu ke Kementerian HAM

Suara.com - Keluarga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan perekrutan tenaga kerja ke Rusia mengadukan kasus tersebut ke Kementerian Hak Asasi Manusia RI.

Pengaduan ini disampaikan secara langsung oleh keluarga korban bersama kuasa hukumnya dari Haris Azhar Law Office.

Kuasa hukum keluarga Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, total ada enam keluarga yang tergabung.

Mereka meminta agar Pemerintah segera melakukan penelusuran, memastikan perlindungan, serta mengupayakan pemulangan para korban ke Indonesia.

Dalam pengaduan tersebut, keluarga korban juga meminta Kementerian HAM mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya untuk menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para korban.

“Kami berpandangan bahwa peristiwa ini merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan keenam WNI tersebut adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan,” katanya, Jumat (13/11/2026).

Adapun keenam WNI yang menjadi korban TPPO yakni Muhammad Haziq Alatas (27), Adi Poncokusumo (27), Muhammad Abu Bakar Segaf (32), Muchsin Al Idrus (44), Sayyid Hassan Al Jufri (24), dan Hasan (28).

Para korban bisa terjebak dengan menjadi tentara bayaran Rusia lantaran ditawari pekerjaan di bidang logistik oleh seseorang berinisial MI. Selain di bidang logistik, korban juga ditawarkan pekerjaan dibidang medis.

Tidak ada penawaran pekerjaan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas konflik bersenjata dan tidak akan ditempatkan di wilayah konflik.

Para korban juga dijanjikan gaji yang besar serta kemudahan dalam proses administrasi keberangkatan dan pekerjaan di Rusia.

“Tawaran tersebut kemudian mendorong para korban untuk menerima pekerjaan dan berangkat menggunakan visa turis pada 2026,” jelasnya.

Namun, setibanya di Russia, para korban justru menghadapi situasi yang berbeda dari janji awal.

Mereka dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata, bukan menjalankan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya ditawarkan.

Dalam upaya untuk kembali ke Indonesia, para korban menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan keterangan keluarga, terdapat korban yang diminta membayar hingga Rp 200 juta agar dapat kembali ke Indonesia.

Selain itu, beberapa korban juga mendapat ancaman bahwa status kewarganegaraan Indonesia mereka akan dicabut apabila keluarga mengetahui kondisi mereka dan upaya untuk kembali ke Indonesia dilakukan.

Rezaldy menilai, dalam kasus ini, negara wajib mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi. Serra memastikan para korban perdagangan orang bisa kembali dengan selamat.

“Negara berkewajiban mengungkap dugaan tindak pidana ini beserta jaringan perekrutannya, sekaligus memastikan keselamatan dan pemulangan para korban,” katanya.

“Kami meminta Kementerian HAM, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO, memantau dan mengawal kasus ini melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Luar Negeri,” imbuhnya.

Bagi keluarga korban, ketidakpastian mengenai keberadaan dan keselamatan anggota keluarga mereka menjadi kekhawatiran yang terus dirasakan setiap harinya.

Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan seluruh korban dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Luar Negeri, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, beberapa korban sudah mengalami cedera serius,“ kata salah satu keluarga korban, Muznah.

Pihak keluarga berharap pengaduan ini menjadi langkah awal bagi negara untuk mengungkap dugaan TPPO beserta jaringan yang terlibat, memberikan perlindungan kepada seluruh korban, dan memastikan mereka dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.