REGIONAL:
- RUU Perampasan Aset memuat wacana pembentukan badan baru untuk mengelola aset rampasan secara langsung di bawah presiden.
- Peneliti ICW Ibrahim menyatakan badan khusus ini penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menerapkan sistem *check and balances*.
- Ibrahim mengingatkan perlunya aturan yang spesifik agar tugas badan baru tersebut tidak tumpang tindih dengan institusi penegak hukum lainnya.
Suara.com - Wacana pembentukan badan baru yang khusus mengelola harta rampasan aset hasil tindak pidana muncul dalam RUU Perampasan Aset.
Nantinya, badan baru itu bertugas mengelola dan mengawasi aset hasil rampasan serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menilai pembentukan badan khusus pengelola aset rampasan tersebut merupakan bagian dari prinsip check and balances dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Menurut Ibrahim, selama ini pengelolaan aset rampasan terkesan tercecer karena sejumlah lembaga penegak hukum masing-masing memiliki divisi serupa yang berperan menangani aset sitaan.
Apalagi, lembaga penegak hukum tersebut juga berperan dalam proses penuntutan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuka celah terjadinya tawar-menawar di balik proses pengelolaan aset rampasan.
"Artinya siapa yang menuntut, siapa yang merampas, siapa yang mengelola, dan siapa yang menjual hingga mampu siapa yang mengembalikan aset itu kami harapkan tidak dipegang oleh satu institusi saja, agar check and balances dapat terjadi," jelas Ibrahim kepada Suara.com di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Kalau misalnya Kejaksaan atau KPK yang menjadi pihak yang menuntut, pihak yang pengelola harusnya orang yang berbeda, institusi yang berbeda, agar tidak terjadi satu kekuasaan tunggal yang kita takutkan adalah timbulnya konflik kepentingan daripada perampasan aset itu sendiri," tambahnya.
Namun, dia juga mewanti-wanti agar badan baru pengelola aset rampasan tersebut diberikan tugas secara spesifik sehingga tidak tumpang tindih dengan peran divisi serupa di lembaga penegak hukum lainnya.
Karena itu, menurut Ibrahim, perlu ada mekanisme dan aturan yang jelas mengenai sejauh mana badan baru tersebut akan berperan dalam penanganan aset rampasan.
"Mungkin kalau terkait dengan tumpang tindih itu bisa dikelola lewat badan-badan tersendiri. Kalau ditanyakan apakah kita khawatir menjadi tumpang tindih, mungkin memang permasalahan tumpang tindih adalah masalah yang terjadi pada saat ini," tutup Ibrahim.
Reporter: Alif Bintang
TERPOPULER