REGIONAL:
- KPK akan mendalami temuan ICW terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar.
- Temuan yang dirilis pada November 2026 tersebut mencakup delapan paket pengadaan di dua kementerian berbeda.
- Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi serta dugaan konflik kepentingan dalam proyek tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian sepanjang 2024-2026.
KPK akan menelusuri apakah pengadaan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Budi mengatakan, KPK juga perlu memastikan apakah dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaganya.
"Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.
Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, Budi meminta kementerian terkait lebih dahulu mengevaluasi seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.
Temuan ICW
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Temuan yang disampaikan pada 9 November 2026 itu mencakup lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.
Dalam temuan tersebut, seluruh paket pengadaan disebut mengarah pada PT Rans Animasi Indonesia. Bentuk kerja samanya antara lain penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan yang mengarah pada satu penyedia jasa itu berpotensi menutup ruang persaingan bagi penyedia lainnya. ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.
Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 menyatakan seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.
RANS menyebut kerja sama tersebut dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah, seperti Inaproc.id atau ecatalogue.com, yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Perusahaan juga mengklaim selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait.
RANS turut menjelaskan bahwa nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk kliennya. Nilai tersebut, menurut perusahaan, tidak hanya mencakup publikasi di media sosial, tetapi juga produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta aktivitas promosi lainnya.
TERPOPULER