Tak Mau Kecolongan Lagi, Fraksi PKS Minta Ijazah Pengganti Gibran Diperiksa Ketat

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan, agar seluruh tahapan pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sejalan dengan aturan konstitusi.

Ia menekankan, pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap syarat pencalonan guna mencegah timbulnya polemik maupun sengketa hukum di kemudian hari.

“Tadi (kemarin) diputuskan beberapa hal, bahwa surat (kepada presiden) akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” kata Tifatul kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Tifatul menyoroti peran krusial tim verifikasi yang berisikan 36 anggota dalam memeriksa keabsahan dokumen para kandidat, mulai dari berkas administrasi, rekam jejak kesehatan, hingga ijazah.

Menurutnya, ketelitian tim sangat menentukan agar legitimasi Wapres terpilih tidak digugat setelah menjabat.

“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.

Terkait komposisi keanggotaan, Fraksi PKS mendapatkan alokasi masing-masing tiga kursi di dalam tim verifikasi maupun tim ad hoc yang juga berjumlah 36 orang.

Sementara tim verifikasi fokus memeriksa kelayakan kandidat, tim ad hoc akan bertugas mengkaji regulasi dan menyusun draf ketetapan MPR bagi Wapres terpilih. Nama-nama perwakilan dari PKS akan segera digodok secara internal.

Lebih lanjut, Tifatul mengingatkan adanya pembagian kewenangan yang jelas, di mana Presiden berhak mengajukan dua nama calon Wapres dan MPR bertugas menyelenggarakan proses pemilihannya.

Ia berharap kepastian hukum serta ketertiban administrasi dikedepankan pada setiap fase.

“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat gabungan MPR terkait tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Muzani mengatakan, agenda utama rapat ini merupakan respons konstitusional setelah pihak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).

"Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya usai rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Keputusan pertama menetapkan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.

Keputusan kedua berkaitan dengan mekanisme pengusulan nama pengganti dari pihak eksekutif. Pimpinan MPR akan bersurat kepada kepala negara untuk meminta usulan kandidat.

"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," jelasnya.

Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus pada poin keputusan ketiga dan keempat, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.

"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.

Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD, serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.