Giliran Portugal Diguncang Demo Besar: Harga Rumah Selangit, Puluhan Ribu Warga Serbu Jalanan

Suara.com - Krisis perumahan di Portugal semakin memicu kemarahan masyarakat. Puluhan ribu orang turun ke jalan di lebih dari 30 kota dan wilayah pada Sabtu (14/11/2026), menuntut pemerintah segera mengatasi lonjakan harga rumah dan biaya sewa yang semakin tidak terjangkau.

Demonstrasi yang berlangsung di Lisbon, Porto, Faro, Portimao, Coimbra, Braga, dan sejumlah kota lainnya menjadi aksi nasional terbesar sejak gerakan sosial tersebut dimulai beberapa pekan lalu.

Aksi yang diorganisasi platform Casa Para Viver atau Rumah untuk Dihuni itu mengusung slogan Mereka Tidak Akan Merampas Hak Kami atas Rumah.

Para demonstran berasal dari berbagai kelompok usia, mulai remaja hingga pensiunan. Mereka membawa spanduk, memainkan drum, serta meneriakkan tuntutan agar pemerintah memberikan solusi nyata terhadap krisis perumahan.

Tuntutan utama massa mencakup pembatasan kenaikan harga sewa, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penyewa dari pengusiran, serta penyediaan rumah dengan harga terjangkau.

Mereka juga mendesak pemerintah membatalkan rencana perubahan undang-undang persewaan yang dinilai berpotensi melemahkan posisi penyewa.

Pengusaha Tak Mampu Beli Rumah, Warga Tercekik Sewa Mahal

Mahalnya harga rumah di Portugal kini tidak hanya menjadi persoalan kelompok berpenghasilan rendah.

Bahkan, masyarakat yang memiliki pekerjaan dan menjalankan usaha sendiri mengaku semakin kesulitan memiliki tempat tinggal.

Seorang perempuan berusia 40 tahun yang mengikuti demonstrasi di Lisbon mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dirinya merupakan pemilik usaha, tetapi tetap tidak mampu membeli rumah.

"Saya seorang pemilik usaha, dan saya tidak mampu membeli rumah," ujarnya.

Ia mengaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah melalui pembiayaan perbankan dengan mengandalkan penghasilannya sendiri.

Keluhan serupa disampaikan seorang demonstran lainnya. Menurutnya, banyak orang terpaksa pindah tempat tinggal karena tidak sanggup membayar biaya sewa yang terus meningkat.

"Kami sudah mengalami ini selama tiga atau empat tahun terakhir. Banyak teman dan keluarga saya berada dalam situasi seperti ini. Mereka harus pindah karena tidak mampu membayar sewa," katanya.

Ia menggambarkan beratnya beban masyarakat dengan penghasilan sekitar 1.000 euro per bulan yang harus membayar sewa rumah sebesar 600 hingga 700 euro.

"Jika Anda memperoleh 1.000 euro dan harus membayar sewa 600 atau 700 euro, Anda tidak bisa hidup. Itu mustahil," ujarnya.

Harga Rumah Portugal Naik 61 Persen, Sewa Melonjak 68 Persen

Kemarahan masyarakat Portugal bukan tanpa alasan. Data statistik menunjukkan harga rumah di negara tersebut mengalami kenaikan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Kantor Statistik Uni Eropa (Eurostat) mencatat Portugal mengalami kenaikan rasio harga rumah terhadap pendapatan sebesar 61 persen selama periode 2015-2025.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Uni Eropa, disusul Belanda dengan kenaikan 34 persen.

Kenaikan harga properti juga belum menunjukkan tanda-tanda melambat.

Institut Statistik Nasional Portugal melaporkan harga properti meningkat hampir 20 persen antara kuartal pertama 2025 dan kuartal pertama 2026.

Sementara itu, pemerintah Portugal mencatat harga sewa rumah telah melonjak 68 persen sejak 2020.

Lonjakan tersebut antara lain dipengaruhi masuknya pembeli asing dan dana investasi ke pasar properti.

Portugal menjadi tujuan menarik bagi pekerja jarak jauh dan pensiunan asing karena iklimnya yang relatif hangat serta lokasinya yang berada di kawasan pesisir.

Kondisi ini membuat persaingan mendapatkan hunian semakin berat bagi masyarakat lokal, terutama kelompok pekerja dan generasi muda.

Warga Tolak Aturan Sewa Baru, Pemerintah Janji Bangun 145 Ribu Rumah

Gelombang demonstrasi juga dipicu kebijakan pemerintah terkait perubahan aturan persewaan rumah.

Parlemen Portugal sebelumnya telah menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kontrak sewa dan mempercepat prosedur pengusiran penyewa.

Namun, kelompok pemerjuang hak perumahan menilai kebijakan tersebut berisiko mengurangi perlindungan hukum bagi penyewa di tengah mahalnya harga hunian dan terbatasnya ketersediaan rumah.

Platform Casa Para Viver, yang menghimpun sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi masyarakat akar rumput, mendesak pemerintah memperketat pengawasan kontrak sewa, akomodasi wisata jangka pendek, serta properti yang dibiarkan kosong.

Pemerintah Portugal telah merespons krisis tersebut dengan menurunkan pajak pembangunan rumah baru, membatasi penyewaan jangka pendek, dan menjanjikan pembangunan 145.000 unit rumah baru.

Namun, pemerintah mengakui kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak secara langsung.

Perwakilan Casa Para Viver juga mendesak Perdana Menteri Luis Montenegro untuk berdialog langsung dengan kelompok masyarakat yang terdampak krisis perumahan.