- Pengamat Formappi Lucius Karus menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen sarat kepentingan politik.
- Kebijakan tersebut berpotensi mempersempit peluang partai nonparlemen untuk memperoleh kursi serta membatasi kompetisi di DPR.
- Lucius mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen tetap dipertahankan pada kisaran tiga hingga empat persen.
Meski mengkritik wacana kenaikan ambang batas parlemen, Lucius tidak menyarankan agar ketentuan tersebut dihapus sepenuhnya atau diturunkan menjadi nol persen.
Dia justru mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen dipertahankan pada kisaran yang berlaku saat ini, yakni 3-4 persen.
"Enggak sampai nol gitulah. Sementara PT yang sekarang saja dulu. 3-4% bolehlah," ujarnya.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.
Ketentuan tersebut menjadi syarat bagi partai politik untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak dapat memperoleh kursi di DPR, meskipun memiliki suara dari daerah pemilihan tertentu.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen, termasuk besaran persentasenya, untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.