- Pasien bernama AJ melaporkan dr. LND, RSPP, dan Pertamedika IHC ke Komnas HAM pada 17 November 2026.
- Operasi tulang belakang tanpa pemeriksaan osteoporosis pada 2022 menyebabkan keretakan tulang meluas serta komplikasi penyakit berat.
- MDPK menyatakan dr. LND terbukti melanggar disiplin profesi karena mengabaikan prosedur medis dan tidak jujur kepada pasien.
Suara.com - Dugaan malapraktik medis kembali mencuat dan menyita perhatian publik. Seorang pasien berinisial AJ resmi melayangkan laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, 17 November 2026.
Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan pelanggaran hak dasar pelayanan kesehatan dan ketidaksesuaian prosedur medis serius yang dialaminya pascaoperasi tulang belakang pada 2022 silam.
Dalam pengaduan tersebut, AJ didampingi tim kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat.
Ada tiga pihak terlapor yang diadukan langsung ke lembaga hak asasi tersebut, yakni seorang dokter spesialis ortopedi berinisial dr. LND, pihak manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), serta Pertamedika IHC selaku holding rumah sakit milik BUMN.
Kronologi Dugaan Malapraktik
Persoalan ini berakar dari tindakan medis yang dijalani AJ di RSPP pada 6 September 2022. Saat itu, korban menjalani prosedur bedah pemasangan pen tulang belakang yang ditangani langsung oleh dr. LND.
Namun, proses pra-operasi tersebut diduga melangkahi standar operasional yang krusial.
Berdasarkan keterangan korban, tindakan invasif itu dilakukan tanpa tahapan observasi menyeluruh, termasuk ketiadaan pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mineral density (BMD).
Fakta medis belakangan membuktikan bahwa AJ mengidap kondisi osteoporosis. Kondisi pengeroposan tulang ini, kata dia, seharusnya menjadi parameter penting bagi dokter sebelum memutuskan tindakan bedah berisiko tinggi.
Dugaan kelalaian pada fase diagnostik itu disebut berakibat fatal pada fisik korban. Keretakan pada struktur tulang belakang korban yang semula hanya berada di satu titik, justru meluas hingga menjadi lima titik keretakan pascaoperasi.
Derita fisik menahun ini memicu rasa nyeri berkepanjangan hingga menyebabkan komplikasi berat, mulai dari penurunan fungsi ginjal dan jantung, hingga memicu timbulnya penyakit autoimun.
Sebelum melangkah ke Komnas HAM, korban sejatinya telah mengadukan dokter yang bersangkutan ke Majelis Disiplin Profesi Kedokteran (MDPK) Konsil Kesehatan Indonesia pada 12 Desember 2024.
Setelah rangkaian investigasi etis, MDPK pada 13 Juni 2025 menyatakan dr. LND terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.
Dalam amar putusannya, teradu dinilai menjalankan praktik tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis, gagal memberikan informasi yang jujur, etis, dan komprehensif kepada pasien, serta tidak merujuk pasien ke dokter spesialis lain yang memiliki kompetensi relevan.
Alasan Bawa Sengketa ke Ranah Komnas HAM
Langkah membawa sengketa medis ini ke meja Komnas HAM diambil setelah negosiasi mandiri dan upaya penyelesaian kekeluargaan berujung jalan buntu.
Melalui keterangannya yang diterima, Rabu (18/11/2026), kuasa hukum AJ dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Masyarakat, Ichwan Setiawan, membeberkan tiga poin krusial yang mendasari pelaporan tersebut.
Pertama, terkait pelanggaran hak konstitusional atas kesehatan. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan medis yang aman, bermutu, dan tidak membahayakan jiwa.
Penderitaan fisik yang dialami kliennya selama empat tahun dinilai sebagai bukti terabaikannya hak dasar atas rasa aman dan pemulihan kesehatan.
Kedua, adanya ketimpangan relasi kuasa. Pihak yang diadukan merupakan fasilitas kesehatan besar di bawah payung BUMN.
Oleh karena itu, korban membutuhkan kehadiran mediator negara yang netral untuk mengimbangi posisi tawar. Putusan bersalah dari MDPK telah menjadi pijakan objektif bahwa ada hak pasien yang wajib dipulihkan.
Ketiga, pelaporan ini bertujuan mendorong transparansi dan evaluasi sistemik bagi keselamatan pasien atau patient safety pada seluruh jaringan rumah sakit milik pemerintah.
"Kami memandang Komnas HAM memiliki kredibilitas dan kewenangan mediasi yang kuat untuk mempertemukan warga negara dengan institusi di bawah BUMN secara setara. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Komnas HAM, aduan ini akan diproses dalam empat hari kerja dan dijadwalkan adanya pemanggilan terhadap pihak-pihak teradu pada pekan depan," jelas Ichwan Setiawan.
Ichwan menambahkan, materi mediasi yang akan diupayakan di Komnas HAM mencakup pertanggungjawaban konversi seluruh biaya medis yang telah dikeluarkan korban selama proses pengobatan komplikasi tersebut.
Sementara itu, korban AJ menaruh harapan besar agar aduan ini mampu mendobrak kebuntuan penyelesaian perkara medis yang menjerat institusi besar.
"Saya berharap ada perhatian dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, serta Danantara, agar hak-hak saya sebagai pasien dapat terpenuhi. Harapan utama saya adalah mendapatkan penanganan medis hingga tuntas agar saya bisa kembali pulih dan beraktivitas," ujar AJ.