ICW Tolak RUU Perampasan Aset: Tumpul Jerat Koruptor Kakap, Siap Uji Materi ke MK!

Muhamad Yasir, Dea Hardiningsih Irianto

Kamis, 19 November 2026 | 10:04 WIB
ICW Tolak RUU Perampasan Aset: Tumpul Jerat Koruptor Kakap, Siap Uji Materi ke MK!
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). [Suara.com/Bagaskara]
baca 10 detik
  • ICW mengkritik keras RUU Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026.
  • ICW menilai draf terbaru melemahkan instrumen hukum karena menghapus aturan kekayaan tidak wajar dan menaikkan ambang batas nilai aset.
  • Lembaga antikorupsi tersebut mengancam akan menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi jika pengesahannya tetap dipaksakan oleh DPR.

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).

ICW menilai sejumlah ketentuan dalam draf terbaru justru melemahkan instrumen untuk merampas kekayaan hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara.

Bahkan, lembaga antikorupsi itu menyebut RUU tersebut sebagai aturan palsu dan mengancam akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pengesahan tetap dipaksakan.

Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, selama ini RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk menjangkau hasil korupsi, termasuk kekayaan yang selama ini tidak tersentuh penegak hukum.

Namun, menurut dia, dua instrumen penting yang seharusnya memperkuat upaya tersebut justru melemah dalam draf terbaru. Di antaranya penghapusan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment serta pembatasan daya jangkau terhadap tindak pidana masa lalu melalui prinsip non-retroaktif.

“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tambah dia.

ICW juga mempersoalkan proses pembentukan RUU tersebut yang dinilai tidak transparan.

Ibrahim menyebut naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi, sejak tahap penyusunan hingga pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

baca juga

Bahkan, draf hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 hanya beredar secara terbatas.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset, kata Ibrahim, telah berupaya meminta keterbukaan sejak September. Upaya itu berlanjut dengan pelayangan somasi yang jatuh tempo pada 16 November.

Namun, seluruh langkah tersebut disebut tidak mendapat tanggapan, sementara pembahasan RUU tetap berjalan.

Kritik berikutnya menyasar pelibatan publik yang dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/9/2026).

Ibrahim menyebut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar tanpa naskah RUU yang dapat diakses masyarakat. Akibatnya, publik diminta memberikan masukan tanpa mengetahui secara utuh materi yang sedang dibahas.

Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara pihak yang menolak dan mendukung pengaturan kekayaan tidak wajar.

Ibrahim menyebut Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), yang diwakili Yupen Hadi, serta akademisi Prof. Said Karim dari Universitas Hasanuddin menolak illicit enrichment dengan alasan perlindungan hak dan ‘jangan asal rampas’.

Sebaliknya, organisasi antikorupsi yang mendorong instrumen tersebut, seperti ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya, justru berada di luar pembahasan substansi. Mereka harus memperjuangkan keterbukaan dari luar sejak RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Dibanding draf pemerintah 2023, draf 16 November mempertahankan cangkang perampasan tanpa pemidanaan (NCB, in rem) tetapi melemahkan intinya,” tegas Ibrahim.

ICW turut membandingkan draf pemerintah 2023 dengan draf terbaru tertanggal 16 November 2026.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah penghapusan aturan mengenai kekayaan tidak wajar yang sebelumnya tercantum dalam draf 2023, tetapi tidak lagi diatur dalam Pasal 5 draf terbaru.

Perubahan juga terjadi pada ambang nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Jika dalam draf 2023 ambangnya ditetapkan sebesar Rp100 juta, draf terbaru menaikkannya menjadi Rp1 miliar. Nilai tersebut bahkan dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara itu, pengelolaan aset hasil rampasan yang dalam draf 2023 diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dalam draf terbaru dialihkan kepada badan yang dibentuk Presiden.

Ibrahim menilai perubahan tersebut berisiko mengurangi efektivitas perampasan aset. Padahal, mekanisme NCB memiliki landasan dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dan didorong melalui inisiatif pemulihan aset hasil kejahatan.

“Perampasan tanpa pemidanaan (NCB) mendapat dasar dalam UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c, yang mendorong negara mengatur perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Instrumen ini juga praktik baik yang didorong Stolen Asset Recovery Initiative (StAR, Bank Dunia–UNODC),” tutur Ibrahim.

“Penghapusan illicit enrichment menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya. Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional — tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya,” imbuhnya.

Menurut Ibrahim, prinsip non-retroaktif dan kenaikan ambang nilai aset justru mempersempit peluang pemulihan aset. Padahal, pengembalian aset merupakan salah satu pokok penting dalam Bab V UNCAC.

Ia juga mengkritik rencana pembentukan badan pengelola aset yang dinilai belum menjamin independensi.

Menurutnya, pedoman StAR menekankan pentingnya lembaga pengelola aset yang profesional, transparan, dan independen, bukan sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif.

Atas berbagai persoalan tersebut, ICW mendesak DPR mencabut RUU Perampasan Aset yang mereka anggap tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

ICW juga meminta DPR membuka seluruh dokumen pembahasan, mulai dari naskah RUU, Naskah Akademik, hingga DIM, serta menunda pengesahan sampai prinsip partisipasi bermakna benar-benar dipenuhi.

Selain itu, mereka mendesak agar ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar tetap dimasukkan dan ambang nilai aset diturunkan kembali.

ICW juga meminta agar independensi lembaga pengelola dan pengawas aset dijamin langsung dalam undang-undang, bukan diserahkan pengaturannya melalui Peraturan Presiden.

“Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” tandas Ibrahim.

Habiburokhman usai Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/Bagaskara)
Habiburokhman usai Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Suara.com/Bagaskara)

Disahkan Hari Ini

Sebelumnya, DPR RI dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan agenda DPR, rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut hanya memiliki satu agenda, yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna setelah pembicaraan tingkat I rampung.

"Iya (dibawa ke Rapat Paripurna hari ini)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (19/11).

Pengambilan keputusan tingkat I telah digelar sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPR menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruhnya menyatakan sepakat agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

Agenda Tunggal Paripurna Hari Ini: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-undang!

News | Kamis, 19 November 2026 | 08:14 WIB

RUU Perampasan Aset Menuju Ketuk Palu: Poin Krusial, Mekanisme, dan Catatan Kritis

RUU Perampasan Aset Menuju Ketuk Palu: Poin Krusial, Mekanisme, dan Catatan Kritis

News | Kamis, 19 November 2026 | 07:00 WIB

Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Sudah Diproteksi agar Tak Jadi Alat Kekuasaan dan Pemerasan

Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Sudah Diproteksi agar Tak Jadi Alat Kekuasaan dan Pemerasan

News | Rabu, 18 November 2026 | 19:21 WIB

Terkini

Suddenly I Became a Princess: Kasih Sayang Ayah Jadi Kunci Bertahan Hidup

Suddenly I Became a Princess: Kasih Sayang Ayah Jadi Kunci Bertahan Hidup

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB

Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba

Polda Kepri Gerebek Kampung Madani Batam, 18 Orang Positif Narkoba

Batam | Kamis, 19 November 2026 | 09:58 WIB

Viral Lahan Trotoar di Solo Ditawarkan Lewat Medsos, 8 Bulan Rp 2,5 Juta

Viral Lahan Trotoar di Solo Ditawarkan Lewat Medsos, 8 Bulan Rp 2,5 Juta

Surakarta | Kamis, 19 November 2026 | 09:58 WIB

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Menarini Dukung Perawatan Sendi 200 lansia Desa Sukaresmi

Peringati Hari Kesehatan Nasional, Menarini Dukung Perawatan Sendi 200 lansia Desa Sukaresmi

Health | Kamis, 19 November 2026 | 09:57 WIB

Borneo FC Tertahan di Bawah Tampines dan Ho Chi Minh Meski Raih 4 Poin di Grup A ACC

Borneo FC Tertahan di Bawah Tampines dan Ho Chi Minh Meski Raih 4 Poin di Grup A ACC

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 09:57 WIB

Gudang Pupuk Palsu di Rokan Hulu Digerebek, Polisi Sita 9,7 Ton Barang Bukti

Gudang Pupuk Palsu di Rokan Hulu Digerebek, Polisi Sita 9,7 Ton Barang Bukti

Riau | Kamis, 19 November 2026 | 09:41 WIB

Kenapa Tidak Bisa Upload Swafoto di SSCASN CPNS 2026? Cek Aturan dan Solusinya

Kenapa Tidak Bisa Upload Swafoto di SSCASN CPNS 2026? Cek Aturan dan Solusinya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 09:41 WIB

Siloam Berbagi Praktik Keperawatan dari 4 RS Berpredikat Magnet with Distinction

Siloam Berbagi Praktik Keperawatan dari 4 RS Berpredikat Magnet with Distinction

Health | Kamis, 19 November 2026 | 09:41 WIB

The Fed Makin Hawkish, Rupiah Kembali Terseret ke Level Rp18.256 per Dolar AS

The Fed Makin Hawkish, Rupiah Kembali Terseret ke Level Rp18.256 per Dolar AS

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 09:38 WIB

Cara Pindah Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan Online Lewat HP, Praktis Pakai Mobile JKN

Cara Pindah Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan Online Lewat HP, Praktis Pakai Mobile JKN

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 09:36 WIB

×