- ICW mengkritik keras RUU Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026.
- ICW menilai draf terbaru melemahkan instrumen hukum karena menghapus aturan kekayaan tidak wajar dan menaikkan ambang batas nilai aset.
- Lembaga antikorupsi tersebut mengancam akan menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi jika pengesahannya tetap dipaksakan oleh DPR.
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dijadwalkan disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
ICW menilai sejumlah ketentuan dalam draf terbaru justru melemahkan instrumen untuk merampas kekayaan hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara.
Bahkan, lembaga antikorupsi itu menyebut RUU tersebut sebagai aturan palsu dan mengancam akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika pengesahan tetap dipaksakan.
Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan, selama ini RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen untuk menjangkau hasil korupsi, termasuk kekayaan yang selama ini tidak tersentuh penegak hukum.
Namun, menurut dia, dua instrumen penting yang seharusnya memperkuat upaya tersebut justru melemah dalam draf terbaru. Di antaranya penghapusan ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment serta pembatasan daya jangkau terhadap tindak pidana masa lalu melalui prinsip non-retroaktif.
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
“Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar,” tambah dia.
ICW juga mempersoalkan proses pembentukan RUU tersebut yang dinilai tidak transparan.
Ibrahim menyebut naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi, sejak tahap penyusunan hingga pembahasan di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Bahkan, draf hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 hanya beredar secara terbatas.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset, kata Ibrahim, telah berupaya meminta keterbukaan sejak September. Upaya itu berlanjut dengan pelayangan somasi yang jatuh tempo pada 16 November.
Namun, seluruh langkah tersebut disebut tidak mendapat tanggapan, sementara pembahasan RUU tetap berjalan.
Kritik berikutnya menyasar pelibatan publik yang dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Ibrahim menyebut Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar tanpa naskah RUU yang dapat diakses masyarakat. Akibatnya, publik diminta memberikan masukan tanpa mengetahui secara utuh materi yang sedang dibahas.
Ia juga menyoroti perbedaan sikap antara pihak yang menolak dan mendukung pengaturan kekayaan tidak wajar.
Ibrahim menyebut Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), yang diwakili Yupen Hadi, serta akademisi Prof. Said Karim dari Universitas Hasanuddin menolak illicit enrichment dengan alasan perlindungan hak dan ‘jangan asal rampas’.
Sebaliknya, organisasi antikorupsi yang mendorong instrumen tersebut, seperti ICW, TII, Auriga, ICJR, IM57+, dan lainnya, justru berada di luar pembahasan substansi. Mereka harus memperjuangkan keterbukaan dari luar sejak RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Dibanding draf pemerintah 2023, draf 16 November mempertahankan cangkang perampasan tanpa pemidanaan (NCB, in rem) tetapi melemahkan intinya,” tegas Ibrahim.
ICW turut membandingkan draf pemerintah 2023 dengan draf terbaru tertanggal 16 November 2026.
Salah satu perbedaan paling mencolok adalah penghapusan aturan mengenai kekayaan tidak wajar yang sebelumnya tercantum dalam draf 2023, tetapi tidak lagi diatur dalam Pasal 5 draf terbaru.
Perubahan juga terjadi pada ambang nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Jika dalam draf 2023 ambangnya ditetapkan sebesar Rp100 juta, draf terbaru menaikkannya menjadi Rp1 miliar. Nilai tersebut bahkan dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu, pengelolaan aset hasil rampasan yang dalam draf 2023 diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dalam draf terbaru dialihkan kepada badan yang dibentuk Presiden.
Ibrahim menilai perubahan tersebut berisiko mengurangi efektivitas perampasan aset. Padahal, mekanisme NCB memiliki landasan dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) dan didorong melalui inisiatif pemulihan aset hasil kejahatan.
“Perampasan tanpa pemidanaan (NCB) mendapat dasar dalam UNCAC Pasal 54 ayat (1) huruf c, yang mendorong negara mengatur perampasan tanpa putusan pidana ketika pelaku tak dapat dituntut karena meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Instrumen ini juga praktik baik yang didorong Stolen Asset Recovery Initiative (StAR, Bank Dunia–UNODC),” tutur Ibrahim.
“Penghapusan illicit enrichment menjauh dari UNCAC Pasal 20, yang merekomendasikan negara mempertimbangkan perampasan peningkatan kekayaan pejabat yang tak dapat dijelaskan secara wajar dari penghasilan sahnya. Benar bahwa Pasal 20 bersifat rekomendatif dan tunduk pada sistem hukum nasional — tetapi itu alasan untuk merancangnya dengan pengaman, bukan membuangnya, apalagi ketika KPK sendiri memintanya,” imbuhnya.
Menurut Ibrahim, prinsip non-retroaktif dan kenaikan ambang nilai aset justru mempersempit peluang pemulihan aset. Padahal, pengembalian aset merupakan salah satu pokok penting dalam Bab V UNCAC.
Ia juga mengkritik rencana pembentukan badan pengelola aset yang dinilai belum menjamin independensi.
Menurutnya, pedoman StAR menekankan pentingnya lembaga pengelola aset yang profesional, transparan, dan independen, bukan sepenuhnya berada di bawah kendali eksekutif.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW mendesak DPR mencabut RUU Perampasan Aset yang mereka anggap tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
ICW juga meminta DPR membuka seluruh dokumen pembahasan, mulai dari naskah RUU, Naskah Akademik, hingga DIM, serta menunda pengesahan sampai prinsip partisipasi bermakna benar-benar dipenuhi.
Selain itu, mereka mendesak agar ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar tetap dimasukkan dan ambang nilai aset diturunkan kembali.
ICW juga meminta agar independensi lembaga pengelola dan pengawas aset dijamin langsung dalam undang-undang, bukan diserahkan pengaturannya melalui Peraturan Presiden.
“Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti,” tandas Ibrahim.

Disahkan Hari Ini
Sebelumnya, DPR RI dijadwalkan mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).
Berdasarkan agenda DPR, rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut hanya memiliki satu agenda, yakni pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna setelah pembicaraan tingkat I rampung.
"Iya (dibawa ke Rapat Paripurna hari ini)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (19/11).
Pengambilan keputusan tingkat I telah digelar sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPR menyampaikan pandangan mini fraksi. Seluruhnya menyatakan sepakat agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.