-
Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna.
-
YLBHI menemukan tujuh celah hukum yang berisiko memicu penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi warga.
-
Hasil perampasan aset wajib memprioritaskan pemulihan hak korban daripada sekadar menambah penerimaan negara.
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperingatkan bahwa ketimpangan antara kewenangan sita dan kontrol hukum berisiko menjadikan aturan ini alat pembungkaman baru bagi masyarakat sipil.
Komisi III DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf regulasi tersebut pada Rabu (18/11) untuk dibawa ke rapat paripurna. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 23 tahun sejak gagasan perampasan aset koruptor pertama kali bergulir.
Meskipun naskah akademik dan penyusunan draf baru bergulir efektif sejak September 2025 hingga Januari 2026 setelah diajukan pada 2010, YLBHI menemukan sederet persoalan mendasar dalam draf final. Regulasi ini memang memuat asas keadilan dan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan, namun lemah dalam membatasi kekuasaan penegak hukum.
"Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," kata YLBHI melalui situs resminya.
Lembaga bantuan hukum tersebut menegaskan agar aturan baru ini tidak berubah menjadi instrumen pembalasan terhadap kelompok kritis. "RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," demikian YLBHI, dikutip dari BBC.
Rekam jejak pendampingan hukum menunjukkan bahwa kewenangan pidana sering bersinggungan dengan upaya kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan, buruh, masyarakat adat, hingga pejuang agraria. Perluasan definisi korporasi dalam RUU yang mencakup yayasan, perkumpulan, hingga organisasi tidak berbadan hukum semakin memperbesar ancaman tersebut.
Pemblokiran rekening secara sepihak bisa mematikan operasional lembaga advokasi sebelum pengadilan membuktikan kesalahan mereka.
"Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan," demikian rilis YLBHI dalam situs resminya.
Kondisi ini menciptakan fenomena penghukuman dini yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. "Pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan," kata YLBHI.
Oleh karena itu, regulasi wajib mencantumkan perlindungan eksplisit agar negara tidak memakai instrumen perampasan sebagai alat represi. "Atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil."
Masalah serupa muncul pada Pasal 30 ayat (5) yang menutup akses keberatan bagi buronan, terdakwa sidang in absentia, serta kuasa hukum mereka. YLBHI mendesak penghapusan ayat tersebut karena status daftar pencarian orang tidak boleh menggugurkan hak bantuan hukum untuk menguji keabsahan penyitaan.
Draf RUU Perampasan Aset belum menetapkan standar pembuktian awal bagi aparat sebelum memaksa warga membuktikan asal-usul hartanya. Praktik pembuktian terbalik tidak boleh menjadi celah bagi penyidik untuk merampas harta terlebih dahulu baru mencari alasan pembenaran belakangan.
"Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional," jelas YLBHI.
Hakim juga wajib memegang kendali penuh saat menerbitkan izin penyitaan dengan mempertimbangkan dampak terhadap pihak ketiga maupun opsi tindakan yang lebih ringan. Selain itu, jalur upaya hukum tidak boleh berhenti di tingkat kasasi dan harus menyediakan satu tingkat pemeriksaan ulang atas fakta maupun hukum.
Di sisi lain, Pasal 13 dan Pasal 14 memberikan keleluasaan bagi penyidik untuk menyita dokumen asli tanpa menjamin kerahasiaan profesi tertentu. Aturan ini mengancam keamanan data sumber jurnalistik, komunikasi advokat-klien, rekam medis, hingga identitas saksi dan korban.
"RUU harus menjamin kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber, dengan pengecualian yang hanya dapat dibuka melalui kontrol pengadilan yang ketat."
Ketentuan sanksi dalam Pasal 52 dinilai terlalu lunak karena hanya menyebut aparat yang melanggar aturan dapat dikenai hukuman. Padahal, kesalahan prosedur pemblokiran rekening mampu menghancurkan bisnis warga dan melumpuhkan kerja organisasi kemanusiaan.
YLBHI menuntut konsekuensi hukum yang konkret apabila aparat terbukti bertindak sewenang-wenang saat menjalankan wewenangnya. "Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat," jelas mereka.
Terkait jenis kejahatan, YLBHI menolak pencantuman ancaman pidana mati bagi koruptor dalam Pasal 4 ayat (2) karena bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama regulasi seharusnya menyasar pemulihan kerugian, bukan sekadar menghukum mati pelaku.
"Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas," tegas YLBHI.
Anehnya, draf RUU justru tidak mencantumkan tindak pidana pencucian uang serta kejahatan sektor lingkungan, kehutanan, dan pertambangan secara eksplisit. Padahal, pencucian uang merupakan modus utama menyembunyikan hasil kejahatan, sementara kejahatan sumber daya alam merampas ruang hidup masyarakat.
Pasal 53 menyerahkan desain kelembagaan badan pengelola aset kepada Peraturan Presiden, padahal lembaga ini berwenang menjual hingga menggunakan harta sitaan sebelum putusan inkrah. Kewenangan besar tanpa aturan main yang ketat di tingkat undang-undang sangat rawan memicu penyimpangan baru.
"Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang," tuntut YLBHI.
Independensi lembaga pengawas juga terancam apabila Presiden memegang kendali penuh dalam mengusulkan, mengangkat, sekaligus memberhentikan jajaran pimpinannya. Seleksi pimpinan pengawas harus melibatkan akademisi, pakar HAM, serta masyarakat sipil secara terbuka.
"Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan," tandas YLBHI.
Selain persoalan kelembagaan, draf RUU memuat sejumlah rumusan karet seperti frasa penipuan yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas tanpa tolok ukur jelas. Pasal 5 bahkan mengizinkan penyitaan aset milik keluarga, kerabat, hingga rekan kerja tanpa mensyaratkan bukti keterlibatan tindak pidana.
Relasi keluarga atau pertemanan semata tidak boleh dijadikan alasan sah untuk merampas harta pihak ketiga yang beritikad baik.
"Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya," demikian YLBHI.
Dalam pemanfaatan hasil rampasan, pemerintah wajib mengutamakan pemulihan hak korban ketimbang sekadar mengejar setoran kas negara.
"Arah ini harus diperkuat. Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery," kata YLBHI.
Kejahatan perdagangan manusia, perusakan lingkungan, hingga korupsi layanan publik selalu meninggalkan korban yang kehilangan mata pencaharian dan ruang hidup.
"Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara," tandas YLBHI.
Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah didesak membuka draf resmi secara transparan agar publik dapat mengawal pembahasan sebelum ketok palu paripurna. Keberhasilan hukum tidak semata diukur dari seberapa banyak harta yang berhasil disita negara.
"Tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan?"