- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah menetapkan moratorium alih fungsi kawasan hutan di Jakarta pada Kamis.
- Bencana banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat akibat kerusakan hutan dan tingginya deforestasi sepanjang 2024.
- Dampak bencana tersebut memicu alokasi anggaran negara sebesar Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana selama periode tahun 2026 hingga 2028.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak Pemerintah untuk menetapkan moratorium (penghentian sementara-red) perubahan tata ruang kawasan hutan.
“Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu, tak lepas dari kerusakan masih pada kawasan hutan. Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu,” ujar Alex di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Alex mengutip laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang mencatat sebanyak 26 kejadian banjir dan longsor (8 kali) dari total 47 kejadian bencana yang terjadi selama periode 1-31 Oktober 2026.
Kejadian bencana itu terjadi di 16 kabupaten/kota, mencakup 102 kecamatan dan 247 desa.
Sementara, Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat merilis sebanyak 58 kejadian bencana sepanjang Oktober 2026.
Bencana tersebut didominasi bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang/galodo, tanah longsor dan cuaca ekstrem) akibat tingginya intensitas curah hujan.
Sedangkan Pusdalops-PB BPBD Provinsi Sumatera Utara, merilis 68 kejadian bencana melanda 26 kabupaten/kota di Sumatera Utara sepanjang bulan Oktober 2026.
Bencana di bulan ini juga didominasi bencana hidrometeorologi basah (banjir dan tanah longsor), terutama pada pekan ketiga hingga akhir bulan akibat tingginya intensitas curah hujan.
Menurut Alex, terus berulangnya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi ini, mesti dibaca melalui kacamata data Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025 yang menunjukkan, deforestasi netto yang terjadi di hutan Sumatera mencapai 78.030,6 hektar untuk tahun 2024.
Sementara, sepanjang tahun 2024, total angka deforestasi hutan di Indonesia hanya melingkupi areal seluas 175.437,7 hektar.
Merujuk data ini, 44 persen deforestasi di Indonesia terjadi di hutan-hutan Sumatera. Dimana, hutan di Provinsi Riau, Aceh, Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, jadi area dengan angka deforestasi tertinggi.
Deforestasi di Riau pada 2024 mencapai 29.702,1 hektar disusul Aceh (11.208,5 hektar), Jambi (8.290,6 hektar), Sumut (7.034,9 hektar), dan Sumbar (6.634,2 hektar).
Deforestasi Sumatera ini, sejatinya menunjukkan tren kenaikan sejak 2020. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, angka deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera naik jika dibandingkan pada periode 2020-2021 yang mencapai 41.668,8 hektar dan periode 2021-2022 (39.899,9 hektar).
Kondisi itu menunjukkan penambahan deforestasi di Sumatera bertambah 36.361 hektar dibanding empat tahun lalu.
Catatan deforestasi di hutan Sumatera juga terlihat dari lembaga Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi. Melalui siaran persnya (2/12/2025), Walhi mencatat, deforestasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah mencapai 1,4 juta hektar sejak 2016.
“Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati,” tegas Ketua PDIP Sumatera Barat ini.
Harga mati untuk moratorium ini, terang Alex, tak lepas dari besarnya anggaran negara yang tersedot untuk melakukan pemulihan.
Di mana, total anggaran pemulihan pascabencana Sumatera ini, mencapai angka Rp100,1 triliun untuk jangka waktu tiga tahun (2026-2028).
“Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini,” tegas Alex.