- Bareskrim Polri mengungkap 207 laporan penegakan hukum dari 13 hingga 19 November 2026.
- Petugas menyelamatkan 510 korban dengan kasus dominan berupa pengiriman pekerja migran nonprosedural.
- Kepolisian berhasil menangkap 238 tersangka yang memiliki berbagai peran dalam tindak pidana tersebut.
Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkap 207 laporan polisi selama periode 13-19 November 2026.
Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan penegakan hukum mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres jajaran.
Dirtipid PPA-PPO Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, dalam rangkaian pengungkapan tersebut terdapat 510 korban. Mayoritas merupakan perempuan dewasa.
“Total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang,” kata Nurul, di Bareskrim Polri, Jumat (20/11/2026).
Jika dipersentasekan, korban perempuan dewasa mendominasi sekitar 50 persen. Sementara itu, korban laki-laki mencapai 37 persen.
“Persentase 50 persen korban perempuan dewasa, 37 persen korban laki-laki, dan 13 persen korban anak-anak,” jelas Nurul.
Nurul menuturkan, ratusan kasus yang diungkap kali ini didominasi tindak pidana pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, yakni sebanyak 42 persen.
“kemudian modus eksploitasi seksual dewasa sebanyak 38%, dan selanjutnya adalah modus eksploitasi seksual anak,” ucapnya.
Dalam pengungkapan ini, polisi juga menangkap 238 tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki peran berbeda-beda, antara lain sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, dan mucikari.
“Kemudian Polri tentu akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang berperan maupun sebagai pengendali ataupun pihak yang menikmati keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang tersebut,” ujarnya.
Guna mencegah bertambahnya korban, Nurul meminta masyarakat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, persyaratan kontrak kerja, maupun prosedur pemberangkatan.
Nurul juga menegaskan bahwa korban TPPO merupakan pihak yang harus mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh.
Sebab, penanganan TPPO tidak berhenti saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan.
“Tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” tandasnya.