Karhutla dan Batas Sertifikasi Keberlanjutan

M. Elfiansyah Alaydrus | Peneliti di Haris Azhar Law Office

Karhutla dan Batas Sertifikasi Keberlanjutan
Peneliti di Haris Azhar Law Office, M. Elfiansyah Alaydrus. (Foto dok. pribadi)
baca 10 detik
  • RSPO mengakui bahwa sekitar 14.500 hektare lahan sawit bersertifikat di Indonesia terbakar sepanjang Januari hingga September 2026.
  • WALHI mencatat 14 grup korporasi anggota RSPO terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan berdasarkan analisis titik panas.
  • Rancangan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM dinilai penting untuk memperkuat pencegahan serta pertanggungjawaban perusahaan secara transparan.

Suara.com - Di era modern, korporasi semakin lihai mengemas citra mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab. Melalui standar keberlanjutan, audit independen, hingga keanggotaan dalam Multi-Stakeholder Initiatives (MSIs), perusahaan dengan mudah mengantongi stempel "etis" untuk melegitimasi operasi bisnis mereka.

Namun, di balik gemerlap sertifikasi hijau tersebut, kerusakan lingkungan justru terus menganga. Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia sepanjang 2026 menjadi bukti telak dari paradoks ini.

Ironi itu memuncak pada 3 November lalu, ketika Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) akhirnya mengakui bahwa sekitar 14.500 hektare lahan di dalam konsesi bersertifikat mereka justru ikut hangus terbakar sepanjang Januari hingga September.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga mencatat 14 grup korporasi yang merupakan anggota RSPO terindikasi karhutla berdasarkan analisis titik panas dan temuan lapangan.

Di sini letak keganjilannya. Pengakuan keberlanjutan RSPO tetap berlaku ketika risiko kebakaran ditemukan di wilayah yang memenuhi standar.

Memang, titik panas dan kebakaran tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan membakar lahan. Namun, dalam kerangka Business and Human Rights (BHR), ketiadaan bukti kesengajaan itu tidak mengakhiri persoalan tanggung jawab perusahaan.

Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar menimbulkan asap yang dapat mengakibatkan dampak kesehatan bagi masyarakat di Mamuju, Senin (05/10/2026) [SuaraSulsel.id/ANTARA/HO-Pemprov Sulbar]
Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar menimbulkan asap yang dapat mengakibatkan dampak kesehatan bagi masyarakat di Mamuju, Senin (05/10/2026) [SuaraSulsel.id/ANTARA/HO-Pemprov Sulbar]

Bila kebakaran tetap terjadi, bagaimana perusahaan dapat menunjukkan bahwa risiko telah dikenali dan langkah pencegahannya dijalankan secara sungguh-sungguh? Artinya, ‘stempel’ kepatuhan dari layanan MSIs seperti RSPO membuat kita perlu mempertanyakan kembali: apa sesungguhnya yang kita sebut sebagai kepatuhan?

Apakah dengan mendapatkan sertifikasi MSIs sudah cukup untuk menyatakan bahwa manusia dan alam telah terlindungi? Pertanyaan ini membawa kita pada suatu keyakinan yang lebih tua dari pada industri sertifikasi: keyakinan bahwa mekanisme pasar mampu mengatur dan mengoreksi akibatnya sendiri. Pada tahun 1944, Karl Polanyi dalam The Great Transformation telah menggugat keyakinan tersebut.

Menurutnya, masyarakat modern dibangun di atas suatu eksperimen historis yang berbahaya: menundukkan kehidupan manusia dan alam kepada mekanisme pasar yang seolah mampu mengatur dirinya sendiri. Polanyi menggunakan pengertian fictitious commodities, komoditas fiktif, untuk menjelaskan kedudukan tanah dan tenaga kerja dalam ekonomi pasar.

baca juga

Uang juga termasuk di dalamnya. Tanah adalah alam, sedangkan tenaga kerja melekat pada kehidupan manusia. Keduanya tidak diproduksi semata-mata untuk diperdagangkan, tetapi ekonomi pasar memperlakukannya seolah-olah merupakan barang dagangan biasa. Alam yang menjadi syarat kehidupan direduksi menjadi faktor produksi.

Hutan berubah menjadi wilayah konsesi, tanah dihitung sebagai aset ekonomi, dan tenaga kerja dinilai menurut kemampuannya menghasilkan keuntungan.

Dalam konstruksi demikian, hubungan manusia dengan alam semakin ditentukan oleh kalkulasi ekonomi, sementara fungsi ekologis hutan menjadi tersubordinat.

Karhutla memperlihatkan keterbatasan cara berpikir tersebut. Api tidak mengenal batas konsesi. Asap bergerak melampaui garis kepemilikan perusahaan.

Ketika kebakaran terjadi, ekosistem rusak, puluhan ribu anak menderita ISPA, dan satwa kehilangan habitatnya. Padahal, mereka tidak pernah terlibat dalam keputusan bisnis yang turut melahirkan risiko tersebut. Sementara perusahaan memperoleh keuntungan dari penguasaan dan pemanfaatan lahan, dampaknya justru harus ditanggung oleh pihak lain.

Bagi Polanyi, perluasan mekanisme pasar akan melahirkan kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri. Ia menyebut proses itu sebagai double movement: ketika hubungan sosial semakin tunduk pada tuntutan pasar, muncul berbagai usaha untuk membatasi kekuasaan tersebut.

Negara memegang peranan penting karena memiliki kewenangan membuat pembatasan yang mengikat. Namun, keberadaan negara sendiri tidak menjamin bahwa kepentingan masyarakat selalu dilindungi dan tergantung pada tujuan penggunaan kekuasaan tersebut.

Hampir empat dekade kemudian, John Ruggie, yang kelak menjadi arsitek United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), mengembangkan gagasan dari pemikiran Polanyi.

Ia menyebutnya embedded liberalism. Ruggie menjelaskan bagaimana negara-negara kapitalis setelah Perang Dunia II mempertemukan keterbukaan ekonomi internasional dengan perlindungan sosial.

Pasar tetap berkembang, sementara negara mempertahankan kapasitas melindungi masyarakat dari ketidakstabilan dan biaya sosial pasar. Kompromi tersebut mulai terdesak oleh neoliberalisme sejak akhir 1970-an.

Orientasi kebijakan negara bergeser menuju liberalisasi pasar, sementara korporasi multinasional semakin meluas melampaui batas negara. Kemampuan institusi global mengatur dampaknya tertinggal.

Dalam kesenjangan inilah berbagai bentuk tata kelola privat mulai berkembang (Ruggie, 2017). Dalam perkembangan ini, MSIs seperti RSPO memperoleh tempat.

Inisiatif ini juga lahir dari tekanan masyarakat sipil terhadap dampak industri sawit. Namun, kehadiran banyak pihak dalam satu forum tidak otomatis menghapus ketimpangan kekuasaan.

MSIs dapat membuka akses pasar dan memperkuat reputasi. Tuntutan perlindungan pun berisiko berubah menjadi sumber legitimasi bagi perusahaan, meski efektivitasnya belum terbukti. Efektivitasnya tergambar cukup memprihatinkan dalam laporan MSI Integrity, Not Fit-forPurpose (2020).

MSI Integrity meneliti 40 inisiatif multipihak dan menemukan kelemahan mendasar dalam kemampuan berbagai MSIs mendeteksi pelanggaran HAM dan meminta pertanggungjawaban perusahaan.

Efektivitasnya dalam menyediakan pemulihan bagi korban juga dipersoalkan. Gambaran lebih khusus muncul dalam penelitian James Harrison dan Mark Wielga (2023). Dari 39 pengaduan HAM melalui RSPO hingga April 2020, hanya satu kasus berpotensi menghasilkan pemulihan bagi korban.

Dalam sejumlah kasus, perusahaan keluar atau dikeluarkan dari keanggotaan tanpa memberikan pemulihan. Temuan tersebut menggugat asumsi bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam mekanisme privat dengan sendirinya menghasilkan perlindungan yang memadai.

Standar dan prosedur partisipatif pun tidak otomatis menjamin pertanggungjawaban. Maka pertanyaan mendasarnya: ketika penilaian kepatuhan semakin bergantung pada mekanisme privat, siapa yang menjamin masyarakat dan alam memperoleh perlindungan? Ruggie memberikan penjelasan kelembagaan atas persoalan itu.

Tim BPBD Samarinda berupaya memadamkan api di kawasan Makroman. [Dok Kaltimetam/Ist]
Tim BPBD Samarinda berupaya memadamkan api di kawasan Makroman. [Ist]

Dalam Protect, Respect and Remedy (2008), ia mengidentifikasi governance gaps, kesenjangan antara jangkauan kekuasaan ekonomi dan kemampuan institusi mengendalikan akibatnya.

Globalisasi memungkinkan kegiatan perusahaan melampaui batas negara, sementara kapasitas pengawasan publik selalu tertinggal. Persoalan ini mendasari UNGPs yang dirumuskan Ruggie pada 2011.

Kerangka tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban melindungi HAM dari dampak aktivitas bisnis. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM, sedangkan masyarakat terdampak harus memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif.

Tanggung jawab perusahaan kemudian diterjemahkan melalui human rights due diligence (HRDD), yakni proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi risiko terhadap manusia, melakukan pencegahan, memantau efektivitas tindakan, serta mempertanggungjawabkan hasilnya.

Ruggie sekaligus mengingatkan bahwa mekanisme privat hanya menawarkan sebagian jawaban. Negara karenanya tidak seharusnya menyerahkan ukuran tanggung jawab perusahaan sepenuhnya kepada industri sertifikasi dan MSIs. Standar privat yang dapat berkontribusi pada perbaikan praktik bisnis perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang memungkinkan negara memeriksa kepatuhan secara independen dan masyarakat menuntut pertanggungjawaban.

Dalam perkara karhutla, penegakan hukum setelah kebakaran saja tidak cukup. Kerusakan gambut dapat berlangsung bertahun-tahun. Asap yang sudah memasuki paru-paru masyarakat tidak dapat ditarik kembali melalui putusan pengadilan.

Karena itu, pencegahan dan pemulihan harus menjadi tanggung jawab perusahaan yang pelaksanaannya dapat diperiksa. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM (RPerpres BHR) memperoleh arti penting dalam konteks ini.

Melalui kerangka HRDD, perusahaan diharapkan dapat dinilai dari kemampuannya mengenali risiko kegiatan dan pengelolaan lahannya, menjalankan langkah pencegahan, serta memeriksa hasilnya.

Penilaian semacam itu tidak menggantikan kewajiban dalam hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Pengawasan teknis serta penegakan hukum harus tetap berjalan. Namun, kerangka BHR dapat membantu memastikan bahwa pengakuan kepatuhan ditopang tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Auditor dan lembaga sertifikasi tetap mungkin dilibatkan, tetapi pemeriksaan mereka tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab perusahaan ataupun pengawasan publik.

Penguatan regulasi melalui RPerpres BHR ini juga sejalan dengan kepentingan ekonomi dan investasi. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang dapat diperkirakan penerapannya.

Indonesia memerlukan investasi, tetapi tidak harus mengurangi perlindungan untuk masyarakat dan alam demi mempertahankan perusahaan yang menolak memenuhi standar kepatuhan dan bisnis bertanggung jawab. RPerpres BHR telah berada di meja Istana. Langit masih memerah. Kabut asap masih menyelimuti.

Anak-anak masih sesak napas. Kepatuhan tak boleh berhenti pada selembar sertifikat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Komdigi Desak Google Buka Cara Deteksi 19 Ribu Kanal YouTube

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 10:45 WIB

Industri Sawit-Tambang Untung, Daerah Malah Rugi Besar Imbas Karhutla

Industri Sawit-Tambang Untung, Daerah Malah Rugi Besar Imbas Karhutla

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 10:25 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

Karhutla Bikin BPJS Kesehatan Semakin Boncos

Karhutla Bikin BPJS Kesehatan Semakin Boncos

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 20:27 WIB

Terkini

Cara Mendaftarkan Bayi Baru Lahir ke BPJS Kesehatan Online, Ini Syaratnya

Cara Mendaftarkan Bayi Baru Lahir ke BPJS Kesehatan Online, Ini Syaratnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:09 WIB

Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember

Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember

Jogja | Jum'at, 20 November 2026 | 14:08 WIB

Tiga Anggota OPM Tewas Usai Kontak Tembak Beruntun dengan TNI di Nduga

Tiga Anggota OPM Tewas Usai Kontak Tembak Beruntun dengan TNI di Nduga

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:03 WIB

Karhutla dan Batas Sertifikasi Keberlanjutan

Karhutla dan Batas Sertifikasi Keberlanjutan

Opini | Jum'at, 20 November 2026 | 14:03 WIB

Wajib Punya! 4 Sunscreen Stick Korea Mini Praktis untuk Sehari-hari

Wajib Punya! 4 Sunscreen Stick Korea Mini Praktis untuk Sehari-hari

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 14:00 WIB

Tak Hanya Kehilangan Rumah, Warga Badui Juga Kehilangan Cadangan Pangan akibat Kebakaran

Tak Hanya Kehilangan Rumah, Warga Badui Juga Kehilangan Cadangan Pangan akibat Kebakaran

Banten | Jum'at, 20 November 2026 | 13:59 WIB

Indonesia Kalah dari Myanmar di AFC Awards 2026, Jepang Panen Penghargaan

Indonesia Kalah dari Myanmar di AFC Awards 2026, Jepang Panen Penghargaan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 13:55 WIB

Indonesia Diminta Pastikan Lonjakan Permintaan Listrik Tidak Dipenuhi Pembangkit Fosil

Indonesia Diminta Pastikan Lonjakan Permintaan Listrik Tidak Dipenuhi Pembangkit Fosil

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:50 WIB

Waspada Pencurian Data KTP! Ini Cara Mengamankan Data Diri agar Tidak Disalahgunakan Pinjol

Waspada Pencurian Data KTP! Ini Cara Mengamankan Data Diri agar Tidak Disalahgunakan Pinjol

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:49 WIB

Timnas Indonesia U-17 Sudah Lolos ke Piala Asia 2027, David Nascimento Belum Mau Puas

Timnas Indonesia U-17 Sudah Lolos ke Piala Asia 2027, David Nascimento Belum Mau Puas

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 13:49 WIB

×