Bus Pijakan Rendah dan Insentif untuk Tarif Penyandang Disabilitas Masuk Bahasan STF 2022

Suara.com - Acara Sustainable Transportation Forum (STF) digelar di Nusa Dua, Bali, dalam dua hari (20–21/10/2022). Topik yang dikedepankan adalah berbagai upaya pemerintah daerah mengembangkan sistem transportasi umum di wilayahnya masing-masing. Sehingga mampu menekan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi.

Dikutip dari kantor berita Antara, dalam sesi diskusi hari ini, Jumat (21/10/2022) Pemerintah Kota Semarang menyampaikan pihaknya berupaya menyediakan akses transportasi umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang Arwita Mawarti menyebut pemerintah menyediakan low deck bus (bus pijakan rendah) serta memberi insentif tarif kepada penyandang disabilitas, lansia, dan pelajar.

Walaupun demikian, ia menyampaikan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena daerah memiliki keterbatasan kemampuan fiskal untuk meneruskan dan mengembangkan layanan ini.

Kemudian, Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan pihaknya saat ini fokus memperkuat tata kelola kelembagaan untuk transportasi umumnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufiq Muhammad menjelaskan pengembangan kelembagaan itu telah berjalan 2009-2013.

Di Surakarta saat ini ada dua konsorsium yang menaungi 100 bus dan 100 angkutan dalam kota (angkot).

Sementara itu, Pemerintah Kota fokus menata jaringan, infrastruktur, pendanaan, dan manajemen peningkatan pendanaan (demand) transportasi termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sesi diskusi yang sama, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI Suharto menyampaikan pihaknya saat ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan skema “Buy The Service” (BTS) atau Teman Bus untuk mempercepat peralihan pengendara sepeda motor dan kendaraan pribadi ke angkutan umum seperti bus.

Program itu pada 2020 telah diterapkan di 10 kota percontohan, yaitu Denpasar, Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

Di Bandung dan Makassar, program itu dibantu oleh Sustainable Urban Transport Programme Indonesia– Nationally Appropriate Mitigation Actions (SUTRI NAMA) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS) terutama terkait kajian dan perumusan kerangka peraturan serta basis data.