ERP untuk Jakarta Bakal Direalisasikan, Singapura Terapkan Kebijakan Ini untuk Kelancaran Lalu-Lintas

RR Ukirsari Manggalani | Fakhri Fuadi Muflih
ERP untuk Jakarta Bakal Direalisasikan, Singapura Terapkan Kebijakan Ini untuk Kelancaran Lalu-Lintas
Salah satu ERP yang ditempatkan tak jauh dari kawasan Chinatown, Singapura [Shutterstock].

Mulai direncanakan pada 2016, dan FGD pada 2021, rencananya tahun ini bakal dioperasikan.

Suara.com - Kekinian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Salah satu negara tetangga yang menerapkan peraturan ini adalah Singapura. Antara lain untuk kawasan Orchard Road, Holland Heights, Chinatown, serta Bugis Junction. Besaran nominalnya antara 0,50 - 4,0 dolar Singapura atau sekira Rp 5.850 - Rp 46.800.

Di Jakarta sendiri, program bakal diberlakukan setiap hari, pukul 05.00-22.00 WIB.

Penjelasan soal kehadiran ERP di Jakarta bisa ditemui dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Karena masih draft Raperda, segala ketentuan ERP masih berupa perencanaan dan masih bisa berubah.

"Pengendalian lalu-lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB," demikian bunyi Pasal 10 Ayat (1) dalam Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1/2023).

Baca Juga: Dukung Gibran Maju Pilgub, Sekretaris DPD Golkar Jateng: Talentanya Keren, ke Manapun Kami Akan Support

Lalu lintas Geylang, Singapura saat Ramadan 2018 [Suara.com/ukirsari].
Lalu lintas Geylang, Singapura [Suara.com/ukirsari].

Akan tetapi, ada kondisi tertentu yang membutuhkan persetujuan Gubernur DKI Jakarta untuk menonaktifkan sementara waktu penerapan ERP.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan regulasi ERP ini telah masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022. Pihaknya sudah menjadikan ERP sebagai prioritas untuk dikerjakan.

"Saat ini, untuk rancangan peraturan daerah jalan berbayar elektronik, tahun ini sudah masuk propemperda. Tentu ini menjadi prioritas kami juga untuk dilakukan pembahasan, sehingga dia menjadi perda sebagai dasar pelaksanaan ke depan," jelas Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (21/1/2022).

Pihaknya juga sudah melakukan Focus Group Discussion untuk membahas soal ERP. Salah satu hasilnya adalah mewajibkan menyelesaikan Perda sebelum menggelar lelang ke pihak ketiga.

"Jadi, dari hasil FGD itu direkomendasikan agar pelaksanaan ERP itu bisa sustain, maka yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah regulasinya," jelas Syafrin Liputo.

Baca Juga: Heboh Video Diduga Amanda Manopo dan Arya Saloka Liburan Bersama di Singapura

Sambil berjalan menyelesaikan Perda, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengerakkan dokumen untuk melakukan tender.

"Terkait lelang itu akan dilakukan penyiapan untuk dokumen teknis, sambil regulasi juga disiapkan. Jadi, dia tetap pararel disiapkan sehingga regulasi siap, (lelang) ini sudah siap," kata Syafrin Liputo.

Sejak direncanakan 2016, proyek ERP sudah pernah dimulai hingga tender di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, di era Anies Baswedan, proyek ERP kembali molor karena dua peserta lelang, yakni Q Free ASA dan Kapsch TrafficCom AB mengundurkan diri dan menyisakan PT Bali Towerindo Sentra. Proses lelang akhirnya diputuskan untuk diulang kembali.

Setelah digelar Forum Group Discussion atau FGD pada Desember 2021, aturan ERP akan memberikan tarif Rp 5.000 hingga Rp 19.900 untuk kendaraan yang melalui jalur ERP. Targetnya ERP akan dioperasikan 2023 di 18 ruas jalan Ibu Kota Jakarta.