Suara.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai rencana untuk memberikan insentif untuk mobil hybrid sudah tepat.
Hanya saja besaran isentif mobil hybrid sebaiknya tidak lebih besar dari mobil listrik murni.
"Insentif (mobil hybrid) tidak perlu disamakan seperti BEV, dibedakan saja. Kalau BEV itu misalnya diberikan subsidi PPnBM-nya 10 persen hanya bayar 1 persen, ini tidak perlu, separuh misalnya," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, dikutip dari Antara, Jumat (5/7/2024).
Lebih lanjut, menurut Jongkie, mobil hibryd ini juga telah berdampak pada pengurangan emisi karbon, sebab penggunaan bahan bakar pada mobil jenis ini terbilang minim.
Penggunaan bahan bakarnya pun terbilang hemat bila dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).
"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement," ucap Jongkie.
Untuk diketahui, saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6 sampai 12 persen. Sementara untuk mobil listrik murni mendapatkan sejumlah fasilitas seperti PPnBM 0 persen hingga PPn ditanggung pemerintah (PPnDTP).
PPnDTP ini diberikan bagi mobil listrik telah memenuhi syarat TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) minimal 40 persen, dengan DPPN diberikan sebesar 1 persen. Fasilitas ini diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.
