Suara.com - Di tengah sorotan soal penggunaan anggaran daerah, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengambil langkah berani.
Bupati menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024.
"Saya minta ditiadakan saja, mobil yang ada sekarang masih layak pakai," ujarnya tegas, Sabtu (10/2).
Langkah ini bukan hanya keputusan pribadi, tetapi juga hasil kesepakatan dengan wakil bupati terpilih, Efrianda.
Mereka berdua sepakat bahwa mobil dinas bukan prioritas, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
Dukung Efisiensi Anggaran, Fokus ke Rakyat
Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran, terutama pada pos non-prioritas.
"Anggaran lebih baik dialihkan ke program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat," kata Algafry.
Selain mobil dinas, anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial juga bakal dipangkas.
Baca Juga: Seberapa Keren Kendaraan Dinasnya Sampai Menteri Natalius Pigai Pamerkan Mobil Di Media Sosial?
Menurut Algafry, perjalanan dinas hanya akan dilakukan jika benar-benar mendesak.
Keputusan ini tentu menjadi contoh bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata.
LHKPN
Melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Algafry Rahman tercatat memiliki kendaraan berupa motor Yamaha senilai Rp3 juta dan mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz senilai Rp100 juta.
Semoga makin banyak kepala daerah yang mengikuti jejak ini!
