REGIONAL:
Suara.com - Pengguna BBM Non Subsidi di Kota Makassar mengungkapkan kekesalannya terhadap PT Pertamina Patra Niaga yang diduga 'mengoplos' impor minyak mentah RON 90 (setara Pertalite) dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 (Pertamax).
Skandal ini terungkap setelah Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.
Salah satu pengendara di kota Makassar, Aris merasa dikerjain Pertamina. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, ia mengaku sudah taat aturan dengan mengikut anjuran pemerintah dan Pertamina selama ini.
"Mobil saya tipe 1500 CC. Jadi kami ikut anjuran pemerintah, ya pakailah kita Pertamax karena pertalite ditujukan untuk subsidi rakyat," ujarnya, Rabu, 26 Februari 2025.
"Namun, ternyata kami juga kena zonk. Harga Pertamax, tapi yang dibeli masuk tanki ternyata pertalite," keluhnya.
Pengendara lain, Shohibul mengaku kaget setelah melihat pemberitaan sejak kemarin. Ia yang selama ini wajib mengisi Pertamax sesuai instruksi Pertamina untuk kendaraan roda empat di atas 1500 CC kecewa karena merasa tertipu.
"Jadi jangan sombong kalau isi Pertamax karena ternyata isinya Pertalite. Hanya beda di antrean saja," sebutnya.
Namun, masyarakat mengaku tak bisa berbuat banyak. Mereka akan tetap mengisi BBM jenis Pertamax, sebab klasifikasi kendaraan miliknya tak mendapat barcode untuk mendapatkan BBM subsidi.
Modus operasi pertalite jadi Pertamax oplosan ini terungkap dilakukan di depo atau storage milik Pertamina.
Pertalite yang seharusnya memiliki oktan lebih rendah (RON 90) dicampur dengan bahan aditif tertentu agar menyerupai Pertamax (RON 92).
Setelah diblending, bensin oplosan ini dijual ke masyarakat dengan harga Pertamax yang jauh lebih mahal. Di Makassar, harga Pertamax seharga Rp12.900 per liter.
Tak cukup disitu. Produksi di kilang minyak dalam negeri secara sengaja diturunkan agar ada alasan untuk melakukan impor.
Ironisnya, proses impor ini di-mark-up sebesar 13-15 persen untuk meraup keuntungan.
Namun, hal tersebut dibantah Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.
Pertamina Bantah
TERPOPULER
