Pemerintah China Kehabisan Dana Subsidi Mobil Baru, Terkecoh Praktik Nakal Brand Otomotif

Suara.com - Pemerintah daerah di China telah memutuskan untuk menghentikan subsidi tukar tambah bagi pembeli mobil baru pada bulan Juni.

Tercatat setidaknya terdapat enam daerah di China yang memilih untuk menangguhkan subsidi.

Melansir Reuters, pemberitahuan dari pemerintah di Zhengzhou dan Luoyang menyalahkan pemerintah pusat karena alokasi pendanaan untuk subsidi pembelian mobil baru sudah hampir habis.

Sementara Shenyang dan Chongqing mengatakan penangguhan tersebut disebabkan oleh penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi modal.

Pemerintah China sendiri telah mengeluarkan kebijakan subsidi untuk barang-barang mahal, termasuk mobil, peralatan rumah tangga, dan beberapa barang elektronik untuk membuat orang berbelanja karena sentimen konsumen di negara tersebut yang lesu.

Kebijakan yang dibuat Pemerintah China terbilang cukup sukses. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan China, terdapat 4 juta pengajuan untuk subsidi tukar tambah khusus mobil hingga 31 Mei 2025.

Bahkan dari data penjualan yang dirilis awal minggu ini mencatat pertumbuhan 6,4 persen berkat adanya kebijakan subsidi.

Meskipun belum ada pengumuman resmi apakah subsidi dari pemerintah pusat akan berlanjut, namun Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok dan Kementerian Keuangan telah mengatakan subsidi akan terus berlanjut sepanjang tahun 2025.

Subsidi Mobil Baru

Baca Juga: BYD Beri Sinyal Luncurkan Mobil Listrik Baru, Seagull Diduga Kuat Masuk Indonesia

Program subsidi yang diberikan pmerintah China memang tidak lepas dari kontroversi, khususnya di sektor otomotif. Industri otomotif Tiongkok yang menjadi pasar mobil terbesar di dunia telah menuai kritik dari para regulator atas perang harga yang semakin dalam.

Bahkan seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, mengungkap bahwa pemerintah pusat China telah menganalisa beberapa celah dalam skema subsidi dan akan berupaya untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi oleh pmerintah China adalah "mobil bekas tanpa jarak tempuh". Hal ini merujuk pada adanya praktik penjualan mobil baru sebagai kendaraan bekas yang didiskon besar-besaran untuk menghabiskan stok unit tersedia.

Selain itu, laporan dari surat kabar milik pemerintah Henan, Dahe Daily, menambahkan bahwa penjualan "mobil bekas tanpa jarak tempuh" merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan subsidi digunakan lebih cepat dari perkiraan. Alhasil pemerintah perlu menghentikan program subsidi karena kehabisan dana.

"Beberapa brand mobil menyamarkan mobil baru mereka sebagai mobil bekas yang dapat mereka tukar tambah untuk memperoleh subsidi," tulis surat kabar tersebut.

Perang Harga Mobil China

Perang harga mobil listrik di China yang dipimpin oleh pabrikan raksasa seperti BYD, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerugian signifikan.

Baik pemerintah China maupun BYD sendiri mengakui bahwa strategi harga agresif ini tidak lagi berkelanjutan dan berisiko menimbulkan dampak serius bagi industri.

"Ini persaingan yang sangat berat dan tidak bisa berkelanjutan," ujar Stella Li, Wakil Presiden Eksekutif BYD, seperti dikutip dari Carscoops.

Harga mobil listrik di pasar domestik China saat ini berada pada titik terendah, memicu kekhawatiran di kalangan investor dan mendorong regulator untuk mengambil tindakan tegas.

Pemerintah China bahkan telah menggelar pertemuan dengan para eksekutif industri otomotif, mendesak penghentian strategi jual rugi dan pemangkasan harga yang agresif. Regulator pasar China juga menyoroti perlunya pengaturan ulang yang justru merugikan pelaku industri otomotif itu sendiri.