Perbandingan seperti ini bukan sekadar soal gengsi atau kesombongan. Ada beberapa alasan publik peduli:
1. Transparansi Kekayaan Pejabat
Warga berhak tahu aset pejabat publik sebagai bagian dari akuntabilitas. Laporan LHKPN adalah instrumen resmi untuk ini.
2. Persepsi Keadilan Sosial
Dalam konteks jabatan pemerintah, banyak yang melihat bahwa pejabat seharusnya menunjukkan kepemilikan yang wajar dan sesuai dengan beban kerja jabatan publik, bukan asimetri yang ekstrem antara pejabat dan rakyat.
3. Tanggung Jawab Publik
Menjadi pejabat publik seperti Menpora membawa beban moral. Memiliki kendaraan mewah bukan pelanggaran, tapi harus diimbangi dengan penjelasan publik jika dibutuhka, terutama soal penggunaan anggaran dan integritas.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Baca Juga: Erick Thohir Jadi Menpora, Siapa Menteri BUMN Sekarang?
