- Erick Thohir dilantik sebagai Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus tetap memegang jabatan Ketua Umum PSSI
- Statuta FIFA menegaskan federasi harus independen dari intervensi pemerintah, dan pelanggaran bisa berujung sanksi berat seperti suspensi
- Rangkap jabatan Erick tidak otomatis melanggar aturan FIFA, asalkan PSSI tetap independen dalam pengambilan keputusan.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Rabu (17/8).
Keputusan ini otomatis membuat Erick merangkap jabatan, karena ia masih memegang posisi sebagai Ketua Umum PSSI.
Langkah ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar, apakah rangkap jabatan Erick melanggar aturan FIFA?
Pasalnya, induk sepak bola dunia tersebut sangat ketat soal independensi federasi dari intervensi pemerintah.
![Logo FIFA. [Dok. FIFA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/12/96947-logo-fifa.jpg){kind=logo}
FIFA Larang Intervensi Pemerintah
Dalam Statuta FIFA, ditegaskan bahwa setiap asosiasi anggota wajib mengelola urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk pemerintah.
Prinsip ini jadi fondasi utama tata kelola sepak bola dunia.
FIFA juga mencatat, jika ada campur tangan pemerintah—baik dalam urusan pemilihan pengurus federasi, pengambilan keputusan, maupun kebijakan internal—maka federasi bisa kena sanksi berat.
Mulai dari peringatan keras hingga suspensi total dari kompetisi internasional.
Indonesia pun bukan sekali dua kali merasakan pahitnya suspensi.
Pada 2015, PSSI sempat dibekukan FIFA karena intervensi pemerintah lewat Kemenpora era Imam Nahrawi.
Akibatnya, klub-klub dan Timnas Indonesia tidak bisa tampil di ajang internasional.
Rangkap Jabatan, Masuk Kategori Intervensi?
Pertanyaannya, apakah rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI otomatis dianggap intervensi?
Jawabannya tidak sesederhana hitam putih.
TERPOPULER
