Berkaca dari Kasus yang Dialami Sule, Apakah Dishub Bisa Menilang Pengendara?

Suara.com - Kasus komedian Sule yang viral setelah videonya ditilang oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jakarta Selatan mengundang banyak pertanyaan publik

Dalam video viral memperlihatkan Sule sedang berdialog dengan petugas Dishub dalam sebuah operasi lalu lintas.

Kabarnya Sule ditilang karena mobil double kabin yang dia kendarai tidak memiliki surat KIR sebagai bukti kelayakan kendaraan.

Sule pun kooperatif dan bahkan meminta proses penilangan dipercepat karena harus segera ke lokasi syuting.

Namun di balik viralnya kejadian yang dialami Sule, muncul pertanyaan menarik apakah petugas Dishub benar-benar memiliki kewenangan untuk menilang? Simak penjelasan berikut ini.

Apakah Dishub Bisa Menilang?

Sule ditilang Dishub [X.com/noucampline]

Masyarakat seringkali bingung membedakan kewenangan antara petugas Kepolisian Lalu Lintas dan petugas Dishub di jalan raya.

Pada dasarnya, Dishub memang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, namun ruang lingkupnya sangat spesifik.

Kewenangan itu terbatas pada kendaraan angkutan umum, baik yang mengangkut orang maupun barang.

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksaan atau penindakan yang dilakukan oleh Dishub di jalan harus didampingi oleh anggota kepolisian.

Sebaliknya, untuk kendaraan pribadi seperti mobil yang dikendarai Sule, penegakan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

Oleh karena itu, jika kamu mengendarai mobil pribadi dan diberhentikan oleh Dishub sendirian tanpa didampingi polisi, mereka tidak berwenang menilang atas pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM atau STNK yang sah.

Dasar Hukum yang Atur Kewenangan Dishub

Kewenangan Dishub tidak dibuat sembarangan, melainkan diatur dalam sejumlah regulasi yang jelas. Aturan-aturan ini menjadi pedoman bagi petugas di lapangan:

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 9 UU ini secara spesifik menyebutkan tugas dan fungsi Dishub, termasuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan angkutan umum dan kelaikan kendaraan.

Ini menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah pada kendaraan yang digunakan untuk keperluan komersial, bukan pribadi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012

Peraturan ini mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Pasal 9 secara gamblang menjelaskan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan oleh petugas kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana salah satunya adalah petugas Dishub. Ruang lingkup pemeriksaan PPNS (Dishub) mencakup:

Bukti lulus uji kendaraan (KIR)
Kondisi fisik kendaraan
Kapasitas angkut
Cara pengangkutan barang
Dokumen perizinan angkutan

Dari aturan ini, terlihat bahwa fokus Dishub adalah pada aspek teknis dan operasional kendaraan angkutan, seperti kelaikan jalan dan surat-surat yang berhubungan dengan izin operasional.

Jenis Pelanggaran yang Bisa Ditilang Dishub

Meskipun terbatas, ada sejumlah pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi oleh petugas Dishub. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018. Beberapa di antaranya meliputi:

Tidak dapat menunjukkan bukti lulus uji kendaraan (KIR) atau masa berlakunya sudah habis
Kendaraan tidak memenuhi syarat teknis atau tidak laik jalan
Melanggar aturan tentang dimensi kendaraan atau batas muatan
Tidak memiliki atau melanggar ketentuan soal izin operasional angkutan
Menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya

Hal ini menjelaskan mengapa mobil double kabin yang dikendarai Sule menjadi fokus perhatian Dishub.

Kendaraan jenis ini, jika digunakan untuk keperluan komersial (angkutan barang), wajib memiliki surat KIR. Tanpa dokumen itu, kendaraan dianggap melanggar aturan dan bisa ditindak.

Alasan Sule Ditilang Dishub

Kasus Sule menjadi pelajaran penting. Meskipun ayah penyanyi Rizky Febian itu menggunakan mobil pribadi, jenis kendaraan double kabin seringkali dianggap sebagai kendaraan angkutan barang.

Jika mobil tersebut tidak memiliki surat KIR yang wajib diurus setiap 6 bulan, maka kendaraan tersebut bisa ditindak oleh Dishub.

Namun di sini letak perbedaan utamanya. Penilangan Sule bukan karena pelanggaran lalu lintas umum seperti tidak menggunakan helm atau melanggar marka jalan, melainkan karena ketidaksesuaian administrasi kendaraan yang terkait dengan perizinan dan kelaikan angkutan.

Meskipun demikian, ada satu poin penting yang tetap harus diingat yakni penindakan oleh Dishub di jalan raya harus selalu didampingi oleh petugas kepolisian. Tanpa kehadiran polisi, penilangan tersebut berpotensi dipertanyakan keabsahannya.

Dari kasus Sule ini menjadi pengingat bagi para pemilik kendaraan, khususnya jenis double kabin atau sejenisnya. Penting untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen sesuai peruntukan agar tidak berurusan dengan hukum baik dari kepolisian maupun Dishub.

Kontributor : Trias Rohmadoni