- KPK mengawasi pengadaan 25.644 motor listrik BGN karena dinilai sangat rawan praktik korupsi.
- BGN mengklaim motor listrik difokuskan untuk distribusi wilayah dengan akses transportasi yang sulit.
- Vendor PT Yasa Artha Trimanunggal disorot karena diduga minim jaringan dealer penyalur roda dua.
"Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," katanya menambahkan.
Di sisi lain, pihak BGN mulai buka suara soal teknis anggarannya. Dadan Hindayana menyebutkan pengadaan ini murni memakai kantong anggaran tahun 2025 dan motornya sendiri belum didistribusikan secara resmi kepada para kepala SPPG.
Dari total 25 ribu unit yang direncanakan, yang sudah terealisasi mencapai 21.801 unit.
Pernyataan ini juga diamini langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan berbeda.
Menkeu mengonfirmasi bahwa seluruh alokasi dana ditarik dari tahun 2025, sehingga dipastikan tidak ada pembelian motor listrik tambahan pada tahun anggaran 2026.
TERPOPULER
