KPK Siap Usut Tuntas Alasan BGN Menangkan Vendor Minim Dealer untuk Motor Listrik Emmo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi menaruh radar pengawasan ketat terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengadaan puluhan ribu unit motor listrik. Kendaraan tanpa emisi ini rencananya akan ditugaskan sebagai ujung tombak mobilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah.

Menariknya, dari kacamata otomotif, pengadaan 25.644 unit roda dua ini menyisakan sejumlah tanda tanya besar, terutama terkait kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan tantangan geografis di lapangan.

Kabar yang beredar kuat menyebutkan bahwa objek pengadaan ini jatuh pada dua model, yakni Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.

Jika merujuk pada klaim Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada 8 April 2026 lalu, motor setrum ini diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan akses transportasi sulit guna memastikan kelancaran logistik makanan.

Pertanyaannya, apakah spesifikasi motor listrik bergaya urban tersebut benar-benar sanggup disiksa di jalanan pelosok yang belum diaspal?

Hal inilah yang rupanya menjadi salah satu titik berat pengawasan KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa lembaga antirasuah mengawal proses ini sejak tahap embrio.

"Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?" ujarnya dilansir dari Antaranews.

 "Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?"

Tantangan otomotif di daerah terpencil bukan cuma soal tenaga motor, tapi juga ketersediaan suku cadang dan layanan purnajual.

Nahasnya, muncul isu bahwa PT Yasa Artha Trimanunggal selaku pemenang tender dinilai belum memiliki jaringan dealer atau penyalur yang memadai.

Bisa dibayangkan jika motor-motor ini mengalami masalah controller atau baterai drop di tengah pegunungan, proses distribusinya justru akan lumpuh total.

Terkait manuver pemilihan vendor yang berisiko ini, Budi mengingatkan bahwa setiap keputusan lelang harus punya dasar teknis yang kuat.

"Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Secara keseluruhan, KPK memang tidak mau kecolongan dalam proyek bernilai jumbo ini.

"Tentu KPK memberikan perhatian soal itu," ujar Budi menegaskan.

"Terkait dengan pengadaan itu, tentu KPK juga menyoroti karena memang pengadaan barang dan jasa itu menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi," katanya menambahkan.

Di sisi lain, pihak BGN mulai buka suara soal teknis anggarannya. Dadan Hindayana menyebutkan pengadaan ini murni memakai kantong anggaran tahun 2025 dan motornya sendiri belum didistribusikan secara resmi kepada para kepala SPPG.

Dari total 25 ribu unit yang direncanakan, yang sudah terealisasi mencapai 21.801 unit.

Pernyataan ini juga diamini langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan berbeda.

Menkeu mengonfirmasi bahwa seluruh alokasi dana ditarik dari tahun 2025, sehingga dipastikan tidak ada pembelian motor listrik tambahan pada tahun anggaran 2026.