REGIONAL:
- Pemerintah Indonesia sedang merancang skema insentif pajak baru yang memberikan subsidi lebih besar bagi mobil listrik berbasis nikel.
- Head of Marketing BYD Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan keberatan karena kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi seluruh pemegang merek.
- BYD tetap menunggu detail resmi pemerintah sembari menegaskan bahwa semua teknologi baterai sama-sama mendukung percepatan transisi energi nasional.
Suara.com - BYD Indonesia buka suara terkait rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar terhadap mobil listrik dengan baterai berbasis nikel.
Namun skema insentif yang dicanangka pemerintah mendapat respon keras dari BYD. Skema yang ada dinilai tidak adil bagi para agen pemegang merek.
Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia Luther Panjaitan menyambut positif langkah pemerintah dalam mendukung percepatan transisi energi melalui kebijakan tersebut.
Meski demikian, menurut Luther, seluruh teknologi baterai pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan.
“Apapun teknologi baterainya, mau nikel ataupun LFP, saya yakin dua-duanya itu sebenarnya sama-sama mendukung niat baik pemerintah,” ujar Luther di Jakarta, Rabu (13 Mei 2026).
“Tentunya intensi dari pemerintah sebenarnya agar kita bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi, mengurangi subsidi bahan bakar, khususnya di tengah ketidakpastian dan situasi geopolitik sekarang,” lanjutnya.
Namun demikian, Luther mengaku pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait detail kebijakan insentif yang sedang disiapkan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan fiskal maupun nonfiskal selama ini sudah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan kendaraan elektrifikasi nasional.
“Kami juga sangat bersyukur dengan konsistensi serta stabilitas dari kebijakan yang ada saat ini sehingga bisa terefleksi baik dengan hasil penjualan dan share dari kendaraan elektrifikasi di Indonesia,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia sendiri saat ini tengah mematangkan skema baru insentif kendaraan listrik yang disebut akan memberikan porsi lebih besar bagi mobil listrik dengan baterai berbasis nikel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah ssedang mengkaji skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah dengan besaran berbeda berdasarkan teknologi baterai yang digunakan kendaraan listrik.
Dalam skema itu, mobil listrik dengan baterai berbasis nikel disebut berpotensi memperoleh subsidi lebih besar dibanding baterai non-nikel guna mendukung pemanfaatan sumber daya nikel dalam negeri.
TERPOPULER