SUARA PEKANBARU - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jurnalisme Berkualitas menuai pro kontra dari publik.
Draf Perpres Jurnalisme Berkualitas tersebut, sekarang ini hanya tinggal menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk disahkan.
Rupanya, YouTuber Deddy Corbuzier pun turut angkat bicara mengenai Perpres Jurnalisme Berkualitas tersebut.
Deddy Corbuzier melayangkan sindiran pedas kepada Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Perpres tersebut meski secara tidak langsung.
"Oligaaaaar... GOKIL kan," cuitannya dikutip dari akun Twitter @corbuzier.
Deddy pun menyematkan link terkait kritik Google terhadap Perpres Jurnalisme Berkualitas tersebut.
Disebutnya, jika pemerintah benar-benar mengesahkan Perpres ini akan berimbas bukan hanya kepada media saja, melainkan terhadap konten kreator.
"Tahu berita ini? kalau aturan pemerintah ini jadi, menurut saya intinya akan MEMATIKAN SEMUA konten kreator di Indonesia... Balik lagi ke media konvensional," katanya.
Sebelumnya, dalam Blog resmi Google menilai Perpres tersebut membatasi keberagaman sumber berita, dan menguntungkan pihak tertentu.
"Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik, karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online, dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan," demikian kritik Google.
Google Indonesia menerangkan, rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas yang ada sekarang ini disahkan.
Pihaknya pun tak bisa lagi menyediakan sumber informasi yang kredibel, dan beragam di Indonesia.
Mesin pencari raksasa asal Amerika itu juga khawatir, sejumlah programnya untuk mendukung industri media di Indonesia akan sia-sia, jika regulasi baru ini disahkan.
"Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan, serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini," katanya.
Kemudian, Google menyatakan, pihaknya sudah terlibat dalam pembahasan regulasi tersebut sejak pertama kali diusulkan pada 2021 lalu.
TERPOPULER
