SUARA PONOROGO - Dampak kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3kg yang sempat meresahkan masyarakat miskin Bumi Reog mendorong Komisi B DPRD Ponorogo mengambil langkah tegas dengan menggelar Rapat dengan Pendapat (RDP) yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam rapat tersebut hadir Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperdagkum), Bagian Perekonomian Pemkab Ponorogo, Hiswana Migas Ponorogo, Polres Ponorogo, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen elpiji, pangkalan elpiji, serta perwakilan pelaku UMKM dan Masyarakat kecil yang diwakili para emak-emak.
Salah satu perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut, Titik Palupi, dengan tegas menyampaikan keluhan mengenai sikap PT Pertamina dan penyalur elpiji yang kurang transparan terkait ketersediaan gas 3kg di pasaran.
Titik mengisahkan pengalamannya yang pahit dengan kelangkaan gas elpiji. "Dua hari lalu, saat saya sedang memasak nasi, dalam sekejap nyala api kompor padam karena tabung gas habis. Saya memiliki dua tabung gas di rumah, satu dipakai, dan satu dijadikan stok, tetapi ternyata stok juga habis begitu saja," keluhnya.
Pangkalan gas terdekat dari rumahnya juga mengalami kehabisan pasokan selama 10 hari sebelumnya. Meskipun Titik telah mematuhi regulasi dengan menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan gas subsidi, namun pasokan yang mencukupi tetap sulit didapatkan.
"Kami seperti mengalami panic buying, karena banyak yang menyebutkan bahwa gas subsidi akan dicabut dan kami harus beralih ke tabung berwarna pink," ungkapnya dengan rasa frustrasi.
Dampak kesulitan mendapatkan gas elpiji 3kg ini tidak hanya dirasakan oleh Titik saja, tapi juga berimbas pada keuangan para ibu rumah tangga lainnya.
"Jika dihitung-hitung, harga gas 5.5 kg mencapai 115-120 ribu rupiah, sedangkan harga per kilo gas 3 kg seharusnya hanya 18-23 ribu rupiah. Jelas saja bagi kami, harga gas 3 kg yang subsidi sangat berarti dan membantu," tambahnya dengan tegas.
![Ribut Riyanto, Anggota Komisi B DPRD Ponorogo [ponorogo.suara.com/dedy.s]](https://media.suara.com/suara-partners/ponorogo/thumbs/1200x675/2023/07/31/1-whatsapp-image-2023-07-31-at-175137.jpeg)
Menyikapi keluhan masyarakat, Anggota Komisi B dari fraksi PKS, Ribut Riyanto, menyatakan tujuan dari rapat ini adalah untuk menindaklanjuti permasalahan kelangkaan gas 3 kg yang telah berlangsung selama dua minggu terakhir.
"Kami memahami bahwa persoalan gas 3 kg ini menjadi perhatian publik di Ponorogo," kata Ribut dengan serius.
Rapat tersebut juga menyampaikan kabar baik, yaitu PT Pertamina akan menambah pasokan gas sebanyak 32 ribu tabung.
Namun, perwakilan Komisi B akan melakukan observasi lebih lanjut untuk memastikan apakah penambahan ini akan menyelesaikan masalah kelangkaan gas 3 kg di masyarakat.
Ribut juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan gas 3 kg yang berlaku.
"Langkah ini penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan memastikan agar gas subsidi benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkannya," jelasnya dengan tegas.
DPRD Ponorogo berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kelangkaan gas elpiji dan merencanakan evaluasi dalam waktu seminggu ke depan.