SUARA PONOROGO - Meningkatnya kasus penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi yang tertera pada tiket kereta api telah memaksa PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil tindakan drastis.
Mulai 3 Agustus 2023, perusahaan pelat merah tersebut menerapkan aturan baru berupa sanksi bagi penumpang yang terbukti melanggar, baik dalam bentuk denda hingga larangan naik kereta api sementara.
"Aturan ini KAI terapkan demi kenyamanan bersama dalam tertib menggunakan transportasi kereta api" ujar Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto
Dalam penjelasannya, Supriyanto mengungkapkan bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, terdapat total 20 kejadian penumpang yang didapati melebihi relasi yang telah ditetapkan.
Selama Maret 2023 terjadi 3 kejadian, April 2023 sebanyak 4 kejadian, Mei 2023 sebanyak 3 kejadian, Juni 2023 sebanyak 5 kejadian, dan Juli 2023 dengan 5 kejadian.
Salah satu insiden yang mencuat adalah pada KA Sancaka pada tanggal 1 Juli 2023, dimana seorang penumpang terpaksa diturunkan di stasiun Kedunggalar. Kasus serupa juga terjadi pada tanggal 13 dan 17 Juli 2023 di KA Malabar, dengan penumpang diarahkan untuk turun di Stasiun Tulungagung.
Lebih lanjut, pada tanggal 25 Juli 2023 di KA Kertanegara, penumpang yang melanggar aturan harus turun di Stasiun Kedunggalar. Tak ketinggalan, pada tanggal 27 Juli 2023, seorang penumpang KA Singasari seharusnya turun di Stasiun Purwosari/Solo, namun karena melebihi relasi, penumpang tersebut dikeluarkan di Stasiun Walikukun.
"Pengecekan juga dilakukan oleh kondektur melalui aplikasi Check Seat Passenger, sehingga dapat mengetahui identitas penumpang, tempat duduk, dan relasi tiket yang dibeli," tegas Supriyanto.
Aturan baru ini memerintahkan kondektur untuk memberlakukan sanksi secara langsung terhadap penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi. Sanksi berupa denda harus dibayar secara tunai di dalam kereta pada saat itu juga.
Baca Juga: Gender Reveal Bertema Badminton, Ini Jenis Kelamin Anak Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo
Selain itu, penumpang juga akan diturunkan pada stasiun pertama yang ditemui. Besar denda yang harus dibayar sebesar 2 kali harga tiket parsial subkelas terendah, sesuai dengan kelas pelayanan penumpang dan stasiun tujuan yang tertera pada tiket hingga stasiun tempat penumpang dikeluarkan.
Tidak hanya itu, jika penumpang melanggar aturan tetapi tidak mampu membayar denda di dalam kereta, mereka tetap akan diturunkan di stasiun pertama dan akan dijemput oleh petugas stasiun.
Petugas stasiun akan mengarahkan penumpang ke loket pembayaran denda. KAI memberikan batas waktu 1x24 jam sejak jadwal kedatangan kereta tempat penumpang dikeluarkan untuk melunasi denda.
Namun, jika dalam batas waktu tersebut penumpang gagal membayar denda, mereka akan dilarang naik kereta selama 90 hari kalender. Bagi penumpang yang terbukti melanggar lebih dari 3 kali, sanksi larangan naik kereta diperpanjang hingga 180 hari kalender.
"Aturan baru ini sebagai bagian komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi kereta api yang nyaman, aman, dan selamat," tegas Supriyanto.
Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran perjalanan, kebijakan ini tetap memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Publik menunjukkan reaksi beragam, dengan beberapa pihak mendukung langkah tegas KAI sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk perlakuan berlebihan terhadap penumpang.
