Bacaleg Ponorogo Soroti Praktik Money Politik yang Melanggengkan Kemiskinan

SUARA PONOROGO - Dalam rangka menyambut Pemilu Legislatif 2024, isu money politik semakin mencuat sebagai momok yang mengancam integritas demokrasi. 

Agus Nasruddin, bakal calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk DPRD Kabupaten Ponorogo dari Dapil I (Ponorogo dan Babadan), dengan tegas mendukung pandangan bahwa praktik money politik memiliki potensi besar untuk memperburuk masalah kemiskinan yang ada di masyarakat.

Ia menekankan bahwa money politik, yang merupakan praktek membeli suara dalam konteks politik, berpotensi melanggengkan kemiskinan. 

"Caleg yang membeli suara sebenarnya tidak membangun hubungan yang berlandaskan kepercayaan dengan pemilihnya. Jika pengeluaran untuk kampanye untuk membeli suara lebih besar daripada pemasukan saat menjadi anggota dewa, maka berpotensi akan terjadi upaya untuk mengembalikan modal dengan cara-cara yang tidak transparan," tegas Agus.

Mengenai alasan di balik keberaniannya menentang money politik, Agus Nasruddin memberikan contoh konkret. 

"Sekarang, katakanlah seorang caleg dapil tingkat 2 menghabiskan 2 miliar untuk kampanye dan membeli suara. Jika dia terpilih dan masuk parlemen, pertanyaannya adalah, bagaimana dia akan mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan? Ini bisa saja memicu praktik korupsi atau intervensi dalam kebijakan demi mendapatkan keuntungan pribadi." tegasnya

Agus Nasruddin juga menjelaskan latar belakang keikutsertaannya dalam dunia pergerakan dan politik. Sebagai mantan Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Surabaya pada periode 2001-2003, 

Agus memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

"Saya percaya bahwa perubahan substansial hanya dapat dicapai melalui sistem pemerintahan. Oleh karena itu, saya mengambil langkah untuk turut serta dalam kontestasi legislatif 2024," ujarnya.

Aktivis pergerakan 98 yang pernah berada di barisan PDI Perjuangan pasca reformasi 98 ini juga telah membangun jejak dalam mengimplementasikan nilai-nilai Bung Karno.

Ia mengutip prinsip Tri Sakti yang mengajarkan tentang kemandirian di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan sebagai landasan penting dalam memajukan bangsa. 

"Kita harus menggali dan mewujudkan gagasan-gagasan Bung Karno agar bangsa ini bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," tutup Agus.