Bombastis! 964 PNS Kemenkeu Punya Harta Tak Wajar, Ada Transaksi Mencapai Rp300 Triliun

Poptren.suara.com - Ada temuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang kini mulai mengusut ratusan ASM di lingkungan instansi yang ia pimpin. Tindakan itu merespon isu merebaknya pegawai Kemenkeu yang 'nakal'.

Kini, Menkeu menemukan beberapa temuan bombastis yang sekaligus menjadi catatan hitam bagi institusi yang ia pimpin.

Sri Mluyani mengungkap bahwa sejak 2007-2023, dirinya menemukan setidaknya ada 964 ASN Kemenkeu yang kedapatan terlibat transaksi janggal.

Temuan tersebut merupakan buah dari kerja sama antara Kemenkeu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Disebutkan, Kemenkeu telah menyurati PPATK sebanyak 266 selama periode itu dalam melaporkan pengaduan terkait dugaan adanya transaksi janggal pejabat Kemenkeu.

"Ada 964 pegawai yang diindetifikasikan, ini dari 2007-2023. Kalau kita bilang harapannya mungkin 60-an dari jumlah karyawan di Kemenkeu itu pernah mencapai 80 ribu dan sekarang 74 ribu," ungkap Sri Mulyani, dalam Konfrensi Pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu (11/3/2023).

kabar mengejutkan ini dilengkapi dengan hasil temuan total transaksi janggal dari keseluruhan pejabat 'nakal', yakni mencapai Rp300 triliun.

Mengamini pernyataan Sri Mulyani, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Irjen Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh, dalam pernyataan resminya pada hari yang sama mengatakan bahwa kini ada 16 pejabat yang diusut secara hukum terkait dengan laporan itu.

Soal jumlah yang cukup fantastis itu, Sri Mulyani mengaku awalnya dirinya tidak mendapatkan informasi terkait dari mana data itu dihimpun, sehingga ia berencana untuk meminta rincian kepada Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana.

"Mengenai Rp300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp300 triliun dari mana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat," beber Sri Mulyani sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo Jawa Tengah, Kamis (9/3).

Merespons data total transaksi senilai Rp300 triliun tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyoroti bahwa laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

"Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," tulis pernyataan resmi Mahfud MD.