Infografis
Suara.com - Pengurus Harian Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) periode 2015-2018 secara resmi mengumumkan kabinet barunya. Di Dewan Pengurus Pusat, Ketua Umum PPFI HM Firman Bintang, didampingi empat Ketua Bidang.
Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Masyarakat dipercayakan kepada Sys Ns, Ketua Bidang Peredaran dan Hubungan Luar Negeri diemban Manoj Punjabi. Ketua Bidang Haki ditangani Arnold Limasnak, Ketua Bidang Produksi dipegang H. Zairin Zain, dan Bendahara Umum dipercayakan kepada KK Dheeraj. Sedangkan Sekretaris Jendral (Sekjen) diemban Amrit Punjabi dan Wakil Sekjen dipercayakan kepada Sandy Sanyoto.
Sedangkan pada posisi Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) nama-nama sejumlah insan perfilman yang telah kenyang makan asam garam industri perfilman Indonesia, seperti Hj. Camelia Malik, H. Deddy Mizwar, H. Ilham Bintang, Ferry Agriawan dan Harry Simon diharapkan makin membuat pengurus PPFI 2015-2018 kian solid, dan menjadi organisasi produser film yang kian berwibawa.
Sebagainmana dikatakan HM. Firman Bintang seusai mengumumkan kabinet barunya,"Misi dan visi kita semakin jelas, yaitu terus memperjuangkan UU Perfilman No. 33 Tahun 2009, dan meminta pemerintah untuk bersegera mengeluarkan Peraturan Pelaksananya (PP) agar semakin jelas perlindungan dan pemihakannnya kepada film nasional," katanya di kantor PPFI, Gedung PPHUI, Rasuna Said, Jakarta, Senin (5/10).
Firman Bintang menambahkan, dengan Pengurus Baru PPFI 2015-2018, dia sekaligus meminta kepada semua pemangku kepentingan perfilman Indonesia untuk berjuang bersama PPFI menegakkan kehormatan perfilman Indonesia, "Karena sudah cukup lama kita menderita."
Hal senada diutarakan Manoj Punjabi. Menurut dia kabinet baru PPFI saat ini dirasanya lebih solid dan menjanjikan. "Lebih berenergi, kompak, dan lebih transparan. Hal ini menjadi penting supaya kita mendukung film nasional dengan total," ujar orang nomor satu dari rumah produksi film MD Pictures ini.
Dia menambahkan, pengurus baru PPFI tidak akan menciptakan apalagi membangun konflik dengan siapapun, apalagi kepada sesama pemangku perfilman Indonesia. "Tapi kita akan sama-sama fight menghidupkan film nasional," katanya.
Sedangkan Ketua Bidang Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sys Ns menjelaskan ikhtiar PPFI untuk mengambil alih penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) berdasarkan pertimbangan filosofis dan subtantif.
"Secara historiografis FFI lahir dari PPFI, oleh karenanya sudah seyogyianya, sebagai fatsun historis, FFI menjadi hajat milik orang film dalam hal ini PPFI. Karena, FFI pertama diadakan PPFI," katanya sembari menambahkan, jika misalnya saat ini PPFI yang notabene anggotanya melahirkan hampir 80 persen film nasional tidak ikut FFI,"Maka FFI hasilnya akan jadi jelek," katanya.
Sys Ns menambah secara redaksional PPFI tidak akan mengambil alih penyelenggaraan FFI, "Tapi mengambil esensinya penyelenggaraannya. Sehingga pemilik regulator dalam hal ini menteri terkait bisa membuat Permen (Peraturan menteri) yang menyebutkan dengan difinitif FFI dipegang oleh siapa," katanya.
Dia pun berharap pemerintah mempunyai keberpihakan kepada orang film, bukan orang-orang atau institusi yang mendaku dirinya mewakili orang film, tapi sangat tidak berpihak kepada kepentingan dan kemajuan film nasional.
