Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan serah terima aset Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Ditjen Perumahan Perumahan senilai Rp 1,026 triliun. Aset tersebut diserahterimakan kepada pemerintah daerah, lembaga perguruan tinggi, dan yayasan pondok pesantren berupa rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris KemenPUPR, Anita Firmanti, Dirjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, dan sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekjen KemenPUPR menyatakan, pengelolaan BMN merupakan salah satu amanah konstitusi, yang menegaskan perlunya pengawasan dan pengendalian BMN demi terlaksananya praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pengelolaan BMN melalui serah terima aset BMN merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian atau Lembaga dalam rangka optimalisasi
aset-aset yang dimiliki.
Sebagian besar produk pembangunan KemenPUPR adalah produk pembangunan yang harus diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan, dalam rangka pemanfaatan BMN yang optimal, terarah, adil, dan akuntabel.
"Saya mendorong seluruh unit organisasi yang berada dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola penanganan aset BMN yang efisien, efektif, dan tertib administrasi serta berusaha keras mempercepat proses serah terimanya," katanya.
Pengelolaan aset BMN, imbuhnya, merupakan tanggung jawab bersama antara para pihak yang terlibat didalamnya, yakni pemberi bantuan, dalam hal ini KemenPUPR dan pihak penerima bantuan, yang meliputi pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, perguruan tinggi, dan yayasan.
Oleh karena itu, koordinasi sinergis antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam rangka percepatan proses serah terima barang milik negara tersebut.
"Salah satu peranan penting pemerintah daerah/penerima bantuan dalam rangka
memaksimalkan penyelenggaran penyediaan perumahan adalah melalui
percepatan penghunian bangunan hasil pembangunan. Selain untuk menghindari potensi kerusakan bangunan, penghunian yang disertai pemanfaatan dan pemeliharaan dapat meningkatkan life time bangunan, sehingga umur layanan
bangunan menjadi lebih efektif dan optimal," harapnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Dadang Rukmana, selaku Ketua Panitia Serah Terima Aset Rusun dan Rusus, dalam laporannya menyampaikan, bahwa total Aset Barang Milik Negara (BMN) yang diserahterimakan pada acara serah terima ini senilai Rp 1.026.389.022.921, dengan rincian :
*Aset Rumah Susun sejumlah 92 Tower/1.277 unit dengan nilai aset sebesar Rp 424.807.575.128, yang tersebar di 90 lokasi yang terdiri dari 56 kabupaten dan 20 kota
Rincian serah terima aset 92 tower/1.277 terdiri atas:
- 75 tower/430 unit diserah-terimakan kepada Yayasan Pondok Pesantren;
- 5 tower/398 unit diserah-terimakan kepada Pemerintah Daerah; dan
- 12 tower/449 unit diserah-terimakan kepada Lembaga Pendidikan/ Perguruan Tinggi.
*Aset Rumah Khusus sebanyak 3.575 unit dengan nilai aset sebesar Rp 601.581.447.793, yang tersebar di 85 lokasi pada 55 kabupaten dan 8 kota
Rincian serah terima aset 3.575 Unit terdiri atas:
- 2.286 unit diperuntukkan bagi rumah nelayan;
- 767 unit diperuntukkan bagi masyarakat pulau terluar/daerah terpencil/daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
- 152 unit diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana;
- 242 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 50 unit bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan pemerintah pusat;
- 51 unit bagi masyarakat hutan lindung tahura; dan
- 27 unit bagi masyarakat kebutuhan khusus lainnya.
Acara serah terima BMN ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan pada 2018 - 2019. Sejauh ini, kinerja nilai serah terima aset BMN menunjukkan tren yang semakin positif setiap tahunnya.
TERPOPULER
