Infografis
“Oleh karena itu, Simposium Nasional ini diselenggarakan dalam rangka mempertemukan berbagai stakeholder, dari kalangan pemerintah pusat, daerah dan perguruan tinggi, sehingga terbentuknya kemitraan strategis untuk pembangunan SDM jangka panjang, melalui penyelenggaraan Beasiswa Daerah Indonesia Emas," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tampil sebagai pembicara kunci membawakan tema “Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak.” Azwar Anas yang pernah menjadi bupati dan Ketua Umum Apkasi ini meminta agar pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi.
“Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersamasama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif,” kata Azwar Anas.
Dukungan itu diberikan dalam konteks pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Anas, rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan terknologi. Ia menekankan, tantangan yang dihadapi dalam mengisi kekurangan jabatan guru dan tenaga kesehatan begitu kompleks.
"Terlebih, karakteristik geografis Indonesia yang tentu berpengaruh pada mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah," jelasnya.
Kompleksitas tantangan itu, lanjut Azwar Anas, tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang. Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas.
“Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan kesehatan,” ujarnya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemenuhan kebutuhan jabatan teknis sesuai prioritas nasional dan tenaga layanan dasar menjadi prioritas utama. Layanan dasar ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan penegakkan hukum.
“Pekan lalu, Kementerian PANRB menyerahkan surat keputusan penetapan kebutuhan pengadaan ASN kepada instansi pusat dan daerah. Pemerintah menetapkan jumlah formasi ASN tahun anggaran 2023 sebesar 572.496 untuk 72 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, dan 491 pemerintah kabupaten/kota,” tukasnya.
Baca Juga: Geger Dema UIN Raden Mas Said Surakarta Gandeng Pinjol, 4 Ribu Mahasiswa Diminta Daftar Saat PBAK
Pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten dan kota, secara keseluruhan menerima 493.634 formasi. Jumlah tersebut terdiri atas formasi guru sebesar 296.084, tenaga kesehatan sebanyak 154.724, serta tenaga teknis lainnya sebesar 42.826.
