Infografis
Suara.com - Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Selasa (5/12/2023), mengenai pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan bahwa dengan adanya SKB itu, maka perjalanan di libur Nataru akan mengalami pengaturan dan pembatasan. Hal ini dilakukan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta ketertiban bersama.
"Ada beberapa waktu yang akan mengalami pengaturan di jalan raya maupun di lintas penyeberangan," kata Hendro di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
"Pembatasan ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas selama libur Nataru mengingat jumlah volume kendaraan diprediksi akan bertambah, baik di jalan tol maupun non tol," imbuhnya.
Penetapannya antara lain terkait pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut atau tidak flow (contra flow).
Selanjutnya pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar.
Pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar.
Kemudian, kendaraan angkutan barang yang diberlakukan pembatasan antara lain mobil barang dengan berat lebih dari 14.000 kg dan mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih.
Mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.
Namun, ada juga jenis kendaraan angkutan barang yang dikecualikan, yakni kendaraan yang mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, dan barang pokok.
