PURWAKARTA - Ketua Organisasi masyarakat (Ormas) Manggala Garuda Putih Kabupaten Purwakarta, Ramdan Juniar menyoroti kisruhnya DPRD Kabupaten Purwakarta terkait pengesahan Pertanggungjawaban Penggunanaan APBD 2021.
Menurutnya, hal tersebut tak perlu terjadi bila semua pihak bersepakat demi kemajuan Kabupaten Purwakarta. Bahkan ditegaskannya, dirinya mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Tentunya, hal ini untuk mewujudkan 'Purwakarta Istimewa' yang menjadi harapan semua elemen masyarakat. Namun, Ramdan menyayangkan sikap DPRD Kabupaten Purwakarta yang katanya pro rakyat tapi berbeda dengan kenyataannya.
"Kami sangat mendukung program bupati dimasa akhir jabatannya, Namun Kami sangat menyayangkan anggota DPRD menggembar gemborkan pro rakyat sedangkan paripurna Pelaporan pertanggungjawaban APBD 2021 saja tidak terselenggara dengan alasan yang kurang jelas," katanya, Rabu (14/9/2022).
Dia mengatakan, bila memang anggota dewan pro rakyat seharusnya rapat pengesahan Pertanggungjawaban Penggunanaan APBD 2021 bisa segera dilakukan. Namun kenyataanya hingga kini belum juga.
"Bagaimana mau bilang program pro rakyat pembahasan anggaran perubahan saja belum di gelar karena paripurna Pelaporan Pertanggungjawaban APBD 2021 batal karena tidak korum," katanya.
"Bagaimana bisa menyimpulkan beberapa fraksi takut kehilangan anggaran sementara proses untuk pembahasan Anggaran saja belum terlaksana yaitu laporan pertanggungjawaban APBD 2021," tambah Ramdan.
Ramdan menambahkan, adanya fraksi di DPRD Kabupaten Purwakarta yang ngotot menggelar rapat bukan karena takut kehilangan anggaran. Tetapi menjunjung aturan yang ada.
"Jadi wajar kalo beberapa fraksi ingin menggelar Rapat Paripurna karena ada aturan main yang sudah disepakati, dan jangan sampai mengatasnamakan pro rakyat yang nanti ujung nya oligarki kekuasaan segelintir orang," katanya mengutip dari satudua.id. ***
Baca Juga: Menegangkan! Polres Purwakarta Bekuk Komplotan Maling Spesialis Bobol Toko
