PURWASUKA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya masalah di 8 proyek pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang tahun 2021. Atas temuan ini, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar.
Adanya temuan ini pun, kemudian pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karawang tengah menelusurinya. Bahkan saat ini Kejari Karawang tengah mengumpulkan sejumlah data terkait temuan BPK RI ini.
“Sedang proses pengumpulan data, jadi belum tau kebenaran adanya dugaan pelanggaran hukum dari proyek tersebut. Kami belum siap memberikan informasi karena baru proses,” ujar Kasi Intel Kejari Karawang, Rudi Iskonjaya pada Selasa (13/12/22).
Rudi menerangkan, pihaknya belum bisa menyimpulkna terkait temuan ini. Pasalnya baru dilakukan pengumpulan data sehingga memerlukan waktu.
“Baru juga kita proses belum ada kesimpulan,” ucapnya mengutip dari Tvberita.co.id.
Sebelumnya, BPK RI menemukan adanya kelebihan bayar pada proyek delapan gedung Puskesmas tersebut. Hal ini diketahui daring laporan keuangan Dinkes Karawang.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinkes Kabupaten Karawang, Rusli Gunawan membenarkan atas temuan dari BPK RI tersebut.
Namun demikian, pihak kontraktor sedang dalam proses pengembalian uang kelebihan bayar tersebut.
Bahkan, dikatakan Rusli bahwa tiga dari tujuh kontraktor sudah mengembalikan uang kelebihan bayar itu.
Baca Juga: Timnas Kamboja Rilis Skuad untuk Piala AFF 2022, Ada Striker yang Main di MLS
“Sudah, dalam proses semua, seperti CV LM pengerjaan Puskesmas Loji. CV lq pengerjaan gudang farmasi. Dan PT CAP pengerjaan Puskesmas Anggadita. Untuk 6 Puskesmas dan 1 gudang farmasi, itu memang ditangani langsung oleh Dinkes. Namun yang rumah sakit itu dilaksanakan langsung oleh pihak rumah sakit,” katanya.
