“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ungkap Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah, Bandung, belum lama ini.
“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” tambah dia.
Sikap tidak transparannya Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat tersebut dikritik DPRD Jabar.
Senada dengan Ridwan Kamil, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Seta Provinsi Jawa Barat, Barnas Adjidin, pun tidak mau menunjukkan data pagu anggaran dan data penerima bantuan warga Nahdliyin saat berkali-kali diminta data tersebut.***
TERPOPULER
