PURWASUKA - Ihsanudin, anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov Jawa Barat) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat membuka data anggaran dan penerima bantuan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU) alias Nahdliyin.
Menurut Ihsanudin, transparansi penting dilakukan Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip tata kelola anggaran yang baik. Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat sebaiknya menjelaskan berapa dan kemana saja anggaran bantuan untuk Nahdliyin dan organisasi keagamaan lainnya ke publik.
Selain sebagai prinsip tata kelola anggaran yang baik, transparansi yang dilakukan Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat pun sebagai bentuk pencegahan potensi penyalahgunaan anggaran bantuan atau hibah.
“Transparansi harus, karena Ridwan Kamil atau Pemprov Jawa Barat ini yang memberikan bantuan. Data (anggaran dan penerima bantuan) itu sebaiknya dibuka, biar publik tahu uang bantuan tersebut diberikan kepada siapa,” kata Ihsanudin, Bandung, Senin, 2 Januari 2023.
“Dibuka saja (datanya), khawatirnya misalkan memberikan bantuan berapa triliun tapi faktanya nihil (penerima bantuan atau hibah fiktif),” sambung dia.
Belum lagi tambah politisi asal Partai Gerindra, bantuan atau hibah sangat rentan disalahgunakan. Sehingga, eloknya Pemerintah Provinsi Jabar transparan dalam pengelolaan dana untuk bantuan atau hibah warga Nahdliyin dan ormas keagamaan lainnya.
“Dibuka saja biar transparan, jadi publik akan mengetahuinya kemana saja dana bantuan tersebut. Kira-kira bantuan diberikan kepada siapa, apakah betul untuk warga NU atau siapa, dibuka saja,” tambah dia. ***
Sumber:
JABARNEWS
