PURWASUKA–TAP alias Tim Akselerasi Pembangunan bentukan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil kembali dikritik DPRD Jawa Barat.
Kali ini TAP bentukan Ridwan Kamil dikritik DPRD Jawa Barat gara-gara gaji atau honornya yang dinilai terlalu besar.
Menurut Anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi Partai Gerindra Persatuan Ihsanudin, alokasi anggaran gaji TAP bentukan Ridwan Kamil yang dikabarkan tembus Rp2,2 miliar lebih (Rp2.284.800.000) untuk 12 orang terlalu besar.
Terlebih anggaran gaji tersebut begitu besar ditengah dugaan kuat pembentukan TAP Jawa Barat bentukan Ridwan Kamil ini sarat nepotisme. Lebih banyak mengakomodir keluarga Ridwan Kamil dan mantan tim suksesnya (Timses).
“Tim Akselerasi Pembangunan itu enggak perlu (tidak perlu dibentuk). Apalagi dengan gaji yang begitu besar,” kata dia, Bandung, baru-baru ini.
“Kami tahu juga, TAP dibentuk oleh Ridwan Kamil itu hanya ingin mengakomodir mantan tim sukses-nya dan anggota keluarganya,” sambung dia.
Daripada menggaji Tim Akselerasi Pembangunan Jabar,apalagi gaji tersebut diambil dari APBD. Gubernur Jabar seharusnya lebih memaksimalkan ASN di Pemerintah Provinsi Jabar.
“Seharusnya Ridwan Kamil lebih memaksimalkan potensi para birokrakt kita (di lingkungan Pemprov Jabar) yang pintar-pintar, dan pekerja keras itu,” kata dia.
“Saya pikir birokrat kita (di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar) pengalamannya jauh lebih hebat (dibandingkan dengan Tim Akselerasi Pembangunan),” sambungnya.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Akibatkan Pohon Tumbang di Klari Karawang, Lalu Lintas Sempat Tersendat
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Tim Akselerasi Pembangunan bentukan gubernur Jabar mendapatkan honor Rp2,2 miliar lebih atau Rp2.284.800.000.
Anggaran honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat dalam LKPP tersebut ditulis dengan nama paket Belanja Jasa Tenaga Ahli (TAP) dengan kode RUP 38622076.
Kemudian, Honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat ini masuk dalam Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023.
Disebutkan pula, anggaran Rp2.284.800.000 tersebut untuk membayar honor 12 personel Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat.
Dalam LKPP disebutkan pemanfaatan jasa Tim Akselarasi Pembangunan mulai Januari 2023 sampai Desember 2023. Sedangkan jadwal pelaksanaan kontraknya mulai Januari 2023 sampai Januari 2023. Sementara jadwal pemulihan penyedian mulai Januari 2023 akhir Januari 2023.
Apabila 1 bulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran honor Tim Akselarasi Pembangunan Jawa Barat capai Rp2.284.800.000. Diperkirakan dalam 1 tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengalokasikan anggaran honor untuk TAP tersebut sebesar Rp27.417.600.000. ***
