PURWASUKA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengandeng Komnas HAM untuk membahas pemenuhan hak politik kelompok rentan seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik dan wilayah perbatasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat menerima audiensi Komnas HAM di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (25/7/2023).
"Kerja sama ini berhubungan dengan pemenuhan hak politik kelompok rentan, drafnya akan segera dibahas dan dipercepat agar segera disosialisasikan," jelas Rahmat Bagja dikutip dari laman resmi Bawaslu, Kamis (26/7/2023).
Pada pertemuan itu, Bagja memberikan masukan untuk lebih fokus terhadap pengawasan kepada wilayah yang sering bermasalah seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat.
"Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi pemantauan khusus pengawasan kelompok rentan dikarenkan menjadi salah dua daerah sebagai Indeks Kerawanan yang cukup tinggi," tuturnya.
Bawaslu juga akan segera melakukan sosialisasi terkait kerja sama yang akan dilakukan. Bagja mengungkapkan sosialisasi ini direncanakan dilakukan pada saat pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Bulan Agustus 2023.
"Kerjasama ini perlu dipercepat agar bisa disosialisasikan kepada pengawas yang akan dilantik sebanyak 1000 lebih pengawas pada Bulan Agustus mendatang," tukasnya.***
