PURWOKERTO.SUARA.COM – Subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarat susah melepaskan diri dari ketergantungan akan subsidi itu.
Nahasnya tidak jarang subsidi yang diberikan pemerintah justru tidak tepat sasaran lantaran beragam hal. Sebut saja kendaraan mewah yang harusnya tidak menerima BBM jenis ini justru tetap menggunakan dan memanfaatkan subsidi ini.
Akhirnya pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi beban fiskal negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Politik Universitas Indonesia Faisal Basri yang mengatakan bahwa pemerintah perlu menghapus subsidi BBM secara bertahap seperti dikutip laman resmi Kominfo RI.
Walaupun nantinya akan ada beberapa dampak negatif dari berkurangnya subsidi BBM, hal tersebut dapat diatasi dengan pembuatan skema perlindungan sosial oleh pemerintah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi berpendapat bahwa subsidi BBM bisa dialihkan ke proyek yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial.
Pendapat tersebut dikemukakan dengan melihat adanya kelebihan dana sebesar Rp. 190 triliun yang dapat dipakai untuk kepentingan lain, jika pemerintah membatasi subsidi BBM.
Sebab saat ini, untuk dana dari APBN sebanyak Rp. 502 triliun digunakan untuk subsidi BBM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.
Berdasarkan data Pertamina, penggunaan BBM subsidi jenis Pertalite diperkirakan mencapai 28 juta kilo liter (KL) tahun 2022 ini, walaupun yang tersedia hanya sebesar 23,05 juta KL.
Baca Juga: RANS Nusantara FC Petik Kemenangan Pertama, Ini Kata Pelatih dan Pemain
Terkait itu, dapat pula diperhatikan untuk pembatasan kendaraan penerima subsidi BBM berdasarkan CC kendaraan. Hal itu juga dapat didukung dengan aplikasi MyPertamina yang dapat membantu pencatatan dan pengawasan terhadap volume BBM yang disubsidi.* (ANIK AS)
